POLHUKAM

Setara Institute Kritisi Keppres Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Mekanisme Nonyudisial Bentuk Pengampunan Massal dan Cuci Tangan Negara

Presiden RI, Joko Widodo. (Tangkapan layar / YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden RI, Joko Widodo. (Tangkapan layar / YouTube Sekretariat Presiden)


JAKARTA - Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai proyek mempertebal impunitas, dan pemutihan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang belum tuntas diselesaikan oleh negara.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik langkah Presiden Jokowi membentuk Tim Paham (Penyelesaian Pelanggaran HAM). Langkah pemerintah, kata Hendardi, membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu dan tidak mau menuntaskan kasus kasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM

Seharusnya, kata Hendardi, pemerintah memilih untuk menggunakan mekanisme peradilan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, kata dia, Jokowi justru menutup rapat tuntutan publik itu.

"Daya rusak tim ini akan berdampak luar biasa pada upaya pencarian keadilan karena tidak diberi mandat pencarian kebenaran untuk memenuhi hak korban dan publik," kata Hendardi, lewat keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Menurut dia, Jokowi telah mengingkari mandat UU pengadilan HAM karena memilih jalur nonyudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.


"Dapat dibayangkan, segera setelah tim menyelesaikan tugasnya, maka Jokowi akan mengklaim bahwa semua pelanggaran HAM telah diselesaikannya."

Menurut dia, Jokowi bukannya tidak paham alur penyelesaian pelanggaran HAM. Dia menduga Keputusan Presiden tentang pembentukan tim itu merupakan proyek dari pihak tertentu yang ingin mencetak prestasi kosong untuk Jokowi.

Menurutnya, munculnya Kepres tersebut merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat pelanggaran HAM.

"Mekanisme nonyudisial ini bentuk pengampunan massal dan cuci tangan negara serta melembagakan impunitas semakin kukuh dan permanen," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan telah meneken Keputusan Presiden (Kepres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

"Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2022).

Jokowi mengatakan sedang memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain Keppres tersebut, Jokowi menyebut. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga sedang dalam proses pembahasan.

Komitmen Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, komitmen Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak pernah surut.

Ruhaini mengatakan, peneguhan komitmen tersebut karena presiden bertekad untuk membebaskan Indonesia dari beban masa lalu yang "menyandera" dan menguras energi bangsa.

“Dengan terselesaikannya pelanggaran berat di masa lalu, bangsa Indonesia dapat menyongsong masa depan dengan percaya diri, bermartabat, dan optimisme dalam mewujudkan bangsa yang tangguh, mandiri, dan kompetitif ditingkat global,” kata Ruhaini dalam keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Dia mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan dua pendekatan yakni yudisial dan non-yudisial.

Secara yudisial, lanjut Ruhaini, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mendorong Komnas HAM untuk terus melanjutkan proses hukum atas pelanggaran HAM berat.

Dia mencontohkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua pada 2014. Dugaan kasus pelanggaran HAM tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Atas upaya ini, Presiden mengapresiasi kesungguhan semua pihak termasuk Kejagung dan Komnas HAM."

Selain yudisial, pemerintah juga menggunakan pendekatan non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yakni dengan mengedepankan pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan tindakan serupa. Hal ini, dilakukan dengan membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Keputusan Presiden (Keppres) saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden. Ini semakin menguatkan kinerja pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah dan DPR saat ini juga terus melakukan pembahasan untuk percepatan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” katanya.

Ruhaini juga mengungkapkan beberapa upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pendekatan non-yudisial, yaitu pelaksanaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh pasca Daerah Operasi Militer, serta penyiapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua yang menjadi bagian dari UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Batalkan Keppres Soal Pelanggaran HAM Berat
Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Keppres yang baru diteken Jokowi harus dibatalkan. Sebab, dengan ditekennya Keppres tersebut maka penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak sesuai dengan UU.

"Di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya tugas-tugas negara untuk memenuhi pilar-pilar keadilan dan juga bagaimana kewajiban negara dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan amatan UU Nomor 26 tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM) itu tidak lagi dilaksanakan," ujar Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, dalam diskusi yang dilakukan KontraS, Rabu (17/8/2022).

Soal Keppres tersebut yang dinilai dibikin diam-diam tidak membuat Fatia terkejut. Sebab, menurutnya, bukan hal baru ketika Jokowi membuat aturan maupun kebijakan secara diam-diam.

Fatia mengatakan aturan yang dibuat tersebut pada akhirnya tidak representatif dan menguntungkan para pelaku. Soalnya, perwakilan keluarga korban tidak dilibatkan.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin dalam kesempatan yang sama juga menilai Keppres yang diteken Jokowi menghilangkan upaya korban maupun keluarga yang selama ini mencari keadilan.

Zainal juga menyebut secara tidak langsung, Jokowi mengesamingkan proses dan pertimbangan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Poin keberatan mereka adalah jalur non-yudisial yang ditetapkan dalam Keppres ini, bukan jalur yudisial sebagaimana diharapkan koalisi masyarakat sipil dan pihak korban pelanggaran HAM berat. 


Video Terkait:
Laura Anna Meninggal, Gaga Ucapkan ini
Editor: Saeful Anwar