POLHUKAM

Ingatkan Jajarannya, Jokowi: Jangan Bekerja Rutinitas!

Presiden RI Joko Widodo. (Net)
Presiden RI Joko Widodo. (Net)


JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo kembali mengingatkan agar para menteri dan pejabat pemerintahan tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar, lantaran kondisi dunia sedang tidak normal.

"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8/2022). 

Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah pejabat negara yang hadir, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden.

Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.


"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro.

"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," tegasnya. 


Video Terkait:
Ubedilah Badrun Dilaporkan Relawan Jokowi Mania ke Polisi
Editor: Amelia