POLHUKAM

PEMILU 2024

Hindari Disinformasi, KPU Minta Lembaga Survei Daftarkan Diri

Anggota KPU August Mellaz. (Info Indonesia/Akbar Budi P)
Anggota KPU August Mellaz. (Info Indonesia/Akbar Budi P)


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum RI akan membuat aturan terhadap pemantau hasil pemilu atau lembaga survei yang akan terlibat dalam Pemilu 2024. Salah satunya mewajibkan lembaga survei untuk mendaftarkan diri.

"Kalau yang namanya penyelenggaraan pemilu dibutuhkan instrumen yang bisa mengatur itu," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat KPU, August Mellaz, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Dia menyadari bahwa daftar atau tidaknya lembaga survei akan tetap melakukan survei dan hitung cepat. Maka dari itu, alangkah baiknya lembaga survei yang ingin terlibat langsung di Pemilu 2024 untuk mendaftar ke KPU. Hal itu dilakukan untuk menghindari disinformasi yang terjadi di masyarakat.

"Selama ini kan juga banyak, tapi kan tetap. Mau diatur atau tidak kan mereka akan tetap melakukan (survei)," ujar August Mellaz.

Dia mengatakan, aturan itu dibuat untuk mengakomodir lembaga survei yang ingin terlibat langsung dalam Pemilu 2024.


"Memang pasti akan ada keterbatasan. Kita tahu mungkin akan ada dinamika juga yang sangat bervariasi tetapi sedapat mungkin kalau ada tuntutan bahwa KPU menyediakan instrumennya," jelas August Mellaz.

KPU RI akan mempublikasi lembaga survei yang telah mendaftarkan diri. Menurut August Mellaz, selama proses tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 hanya ada satu atau dua pemantau pemilu yang terakreditasi melakukan pemantauan secara langsung.

"Kalau itu diketahui dan dioptimalkan maka mereka bisa memiliki hasil pemantauan yang lebih komprehensif," katanya.


Video Terkait:
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Berlangsung
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo