POLHUKAM

Cuma di Pojokan dan Jadi Beban Rakyat? Lebih Baik Tidak Lolos Parlemen!

Wawancara Khusus Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, berfoto bersama Pemimpin Redaksi Info Indonesia, Aldi Gultom, di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, berfoto bersama Pemimpin Redaksi Info Indonesia, Aldi Gultom, di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).


JAKARTA - Di belakang meja kerjanya tergelar matras tidur tipis yang sederhana. Pernah berminggu-minggu Ridho Rahmadi tidak pulang ke rumahnya di Yogyakarta. 

Menginap di Kantor DPP Partai Ummat menjadi kebiasaan. Maklum saja, tanggung jawabnya selaku ketua umum sangat besar. Di tahap pertama, memastikan partai yang baru dideklarasikan pada April tahun lalu itu lolos verifikasi administrasi dan faktual yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebelum tanggal 12 Agustus (Partai Ummat mendaftar ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2024), kantor ini setiap hari 24 jam nonstop dipenuhi anak-anak muda yang bekerja menginput data," kata Edo, sapaan akrabnya, ketika Koran Info indonesia berkunjung ke Kantor DPP Partai Ummat di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Verifikasi sukses, pekerjaan besar selanjutnya adalah mengantarkan Partai Ummat lolos masuk parlemen. Target Partai Ummat tidak main-main, bahkan banyak yang menganggap tidak realistis: masuk tiga besar pemenang Pemilu Legislatif 2024. Dunia politik bukan habitat asli dari pria kelahiran 1985 ini. Gelar master yang ia genggam adalah artificial intelligence (kecerdasan buatan), sedangkan gelar doktornya di bidang data science. Semua pencapaian akademis itu diraihnya di Benua Eropa.

Ayah mertua Edo, Amien Rais, berperan besar menjerumuskannya ke dunia politik. Tokoh Gerakan Reformasi 98 yang rajin mengkritik kekuasaan itu menjabat Ketua Majelis Syuro sekaligus 'simbol' utama partai berbasis Islam tersebut.


"Saya banyak belajar dari Bapak. Beliau (Amien Rais) sebenarnya orang yang sangat soft. Tapi ketika ada kezaliman, dia berbicara apa adanya dan itu pun sudah yang paling soft," katanya.

Awalnya hanya berniat membantu membangun sistem IT partai, Edo malah mendapat mandat menjadi ketua umum. Itu pun dadakan, tanpa ia sangka-sangka, datangnya dari forum para pendiri partai. Jadilah ia salah satu ketua umum termuda dalam jajaran elite partai politik kekinian.

Berikut kutipan wawancara Pemimpin Redaksi Info Indonesia, Aldi Gultom, dengan Ketua Umum Partai Ummat (PU), Ridho Rahmadi.

Apa pembeda PU dengan partai-partai lain, terutama partai berbasis Islam yang ada sekarang?

Betul, kami memang partai berasaskan Islam Rahmatan Lil'alamin. Artinya, berdasar Islam, tapi output-nya unutk Rahmatan Lil'alamin untuk semua. Tidak hanya umat Islam tapi untuk semuanya. Bahkan, tidak hanya manusia, tapi alam juga sebagainya. Kemudian kita berangkat dengan semangat Alamru Bialadli Wa'an Nahyu‘an Aldzulmi. Jadi kalau kita berangkat dari semangat Amar Makruf Nahi Mungkar ya, kita ajak kepada kebaikan, kemudian kita cegah kemungkaran itu relevan dengan pribadi dan kehidupan kita di masyarakat. 

Yang Anda sampaikan itu sepertinya sudah umum dibicarakan pihak lain?

Ya memang, pasti butuh waktu untuk melihat yang membedakan Partai Umat dengan partai lain. Kami adalah gabungan dari orang-orang yang baru di dunia politik dengan segala macam idealismenya, termasuk saya. Saya sendiri sampai sekarang masih kurang pas mengaku politisi. Kita perlu narasi baru yang keluar dari titik jenuh politik nasional. Referensi yang kita lihat di media dan media sosial membuat kita jenuh. Misalnya, menjelang Pilpres langsung sebut nama, tidak ada diskusi dengan pemikiran terbuka, tidak ada diskusi kriteria, langsung nama.

Masalah aktual apa yang jadi fokus PU?

Kita berbicara tentang ekonomi suatu negara. Kita bicara 90 persen penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun, yang jumlahnya 126,5 juta itu 90 persen-nya tidak kuliah karena alasan ekonomi, dan soal ekonomi digital Indonesia khususnya platform belanja online yang nilainya Rp400 triliun tapi hanya 10 persen produk UMKM atau lokal. Kita berbicara tentang keadilan dan kezaliman. Kami ingin tegakkan keadilan lawan kezaliman. Berangkat dari semangat tersebut untuk menegakkan keadilan multidimensional lewat jalur konstitusional. Jadi model ekonomi seperti ini adalah model ekonomi komprador. Indonesia yang luas ini, yang potensinya besar itu cuma dijadikan alas saja. 

Apa yang tersisa untuk ekonomi Indonesia? Hampir tidak ada. Lalu, apa yang PU tawarkan? Kami bermimpi untuk menginisiasi market place digital, secara teknis mungkin sama, bahkan kalau bayangan saya dari segi IT tidak perlu aplikasi super. Tapi yang didorong di sana adalah UMKM lokal. Kita balik, kalau di platform lain 90 persen-nya produk asing, di tempat kita 90 persen produk dalam negeri. Dan ingat dari lima raksasa belanja online yang ada sekarang, tiga di antaranya milik asing sejak lahir sampai sekarang dan dua sisanya mayoritas pemilik sahamnya asing. Hampir-hampir benar-benar tidak ada yang murni. Jadi kita buat market place digital untuk umat, untuk rakyat.

Ide-ide tadi terdengar sangat identik dengan anak muda. Apakah segmen itu yang jadi sasaran?

Salah satu fokus kami, selain merawat segmen loyalis Amien Rais, kami ingin menanam pohon baru di lahan suburnya anak muda. Contoh konkretnya adalah pada program yang akan kami luncurkan dalam waktu dekat setelah urusan verifikasi faktual selesai. 

Bagaimana semangat kader-kader dan pengurus PU di daerah-daerah terkait verifikasi?

So far so good. Jadi KPUD sudah sangat aktif menghubungi DPD, kemudian kami berkoordinasi. Kemarin-kemarin sudah dua kali zoom meeting berkaitan dengan verifikasi. Dalam mekanisme sekarang, segala macam perubahan dan perbaikan lewat Sipol, so far so good, kami di pusat dan semua daerah sering berkomunikasi.

PU punya target politik yang cukup tinggi yaitu masuk tiga besar pemenang Pemilu Legislatif 2024. Serius?

Sangat serius. Kalau kita masuk parlemen tentu harus lewat Parliametary Threshold yang 4 persen yang dikonversikan sekitar 6-7 juta suara. Kalau kita masuk, ya tentu bersyukur. Tapi masuk parlemen dengan pasukan yang cuma di pojokan jumlahnya sedikit, mau apa? Cuma mengikuti, kemudian menyetujui semua dan cuma jadi beban rakyat. Kita perlu bermimpi besar, tentu perlu target besar diiringi dengan rencana-rencana kerja yang realistis. Sudah masuk ke sana (parlemen), tapi tidak aspiratif, ya mending tidak (lolos parlemen). Proyeksi tiga besar itu karena kami ingin menjadi satu kelompok yang menjadi inisiator. Umpamanya, Undang-Undang ini harus kita revisi, yang akrobatis, pasal karet harus kita revisi. Kita tidak tahu masa depan, tapi hari ini kita usahakan yang terbaik. Kalau hanya antara ada dan tiada, buat apa kita berjuang?

PU mencitrakan dirinya sebagai oposisi pemerintah?

Pemerintah kan subjek. Pertama, kami fokusnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kezaliman-kezaliman ekonomi, kezaliman pendidikan, kezaliman kesehatan, kezaliman agraria. Kan satu persen orang kaya Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Itu yang tercatat loh. Ini contoh-contoh kezaliman. Nah, pemerintah sekarang adalah subjeknya, dalam beberapa hal menjadi dirigen, mengorkestrasi hal-hal yang kita anggap zalim. Tapi sebenarnya yang kita lawan adalah objek atau kezalimannya, siapa di baliknya, tentu kami ingin mengubahnya.

Sejauh mana pemikiran Amien Rais memengaruhi visi-misi dan kerja-kerja politik PU?

Pak Amien Rais itu kan simbol utama Partai Ummat, simbol alasan berdirinya Partai Ummat. Yang disampaikan beliau itu pemikiran-pemikiran dasar dari Partai Ummat yang kemudian dikembangkan. Tentu kita punya visi-misi besar, yang sifatnya kebangsaan juga, kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi.

Pemikiran beliau masih relevan dengan aspirasi anak-anak muda yang menjadi incaran PU?

Coba kita hubungkan dengan gerakan Reformasi 98. Saya melihat ada upaya sistematis untuk menghilangkan atau memutus sejarah yang benar tentang reformasi. Itu sebenarnya bisa kita hidupkan lagi. Ayo, kita gulirkan Reformasi Jilid 2, atau bahkan Sumpah Pemuda Jilid 2, untuk membuat sentimen positif bagi perjuangan anak-anak muda.

Belakangan sedang ramai pembentukan koalisi-koalisi partai politik parlemen untuk Pilpres 2024. Ada juga partai-partai baru yang terlibat di dalamnya. Bagaimana PU menyikapinya?

Fokus kami saat ini adalah verifikasi administrasi dan faktual. Adapun nanti kalau berkaitan dengan pilpres, kami ingin mengajak masyarakat fokus pada kriteria dulu. Kita tidak mau pemimpin nasional ditentukan oleh popularitas di media sosial yang bisa mengecoh. Kami tidak mau calon pemimpin bangsa tidak dipilih berdasarkan pemahaman akan kebutuhan mutlak bangsanya, atau tujuan negeri ini, tentang kebudayaan, keanekaragaman di negeri ini. Kalau saya melihat koalisi-koalisi saat ini mungkin ini koalisi-koalisian atau basi-basi, gimmick politik yang nanti bisa pecah, membuat masyarakat bingung lagi. Adakah koalisi gagasan, pernahkah mereka melempar gagasan, mengapa menyalonkan ini dan itu. Jadi kalau memang koalisi seperti itu, kita tidak tertarik ya.

Jadi, PU belum membuka komunikasi politik dengan partai lain?

Memang betul kita perlu berkomunikasi. Namun sekarang fokus kami pada verifikasi dulu. Kemudian memang urusan capres itu secara keorganisasian Partai Ummat adalah urusannya Majelis Syura. Tentu DPP yang ke lapangan-kelapangan untuk menjaring aspirasi-aspirasi. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasannya.

Dari nama-nama yang muncul dalam hasil survei dan bursa pencalonan, siapa yang paling mendekati kriteria versi PU?

Belum ada pembicaraan formal. Harus ada forum formal Majelis Syura dan melibatkan DPP. Tapi memang belum ada sama sekali. Tapi kalau obrolan ya lagi duduk di ruangan, sambil makan, tentu kita mengamati. Ingat, kami pernah mengajukan judicial review atas Presidential Threshold, karena kita ingin lepas dari gejala 6L atau ‘lagi-lagi lu, lagi-lagi lu’. Rakyat ingin punya alternatif pemimpin yang lebih banyak sehingga nanti masing-masing menawarkan portofolio kepada masyarakat.
Tentu kami akan senang kalau bisa mengutamakan kader internal. Maka kita tahu persis yang berjuang dari awal bersama Partai Ummat, tahu portofolionya. Kalau ada kader yang potongannya pas, mengapa tidak?

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 29 Agustus 2022.


Video Terkait:
Partai Ummat: Ngabalin Seperti Dukun
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo