POLHUKAM

Misbakhun Minta Sri Mulyani Jelaskan Kemampuan Pemerintah Bayar Utang

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. (Net)
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. (Net)


JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani diminta untuk menjelaskan kepada publik soal kemampuan pemerintah membayar utang guna membangun kepercayaan terhadap pemerintah.

"Kita harus mulai membangun confidence (kepercayaan diri) kepada masyarakat bahwa pemerintah yang berutang itu mempunyai ability to pay," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang beragendakan pembahasan asumsi dasar makro RAPBN 2023, Misbakhun mengatakan jika penjelasan soal rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) belum cukup bagi publik.

Politisi Partai Golkar ini beralasan masih ada rasio lain, misalnya besar penerimaan pajak berbanding jumlah utang.

Dia menuturkan, semestinya pemerintah menjelaskan besaran penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara.


Harapannya, kata dia, ada kepastian bahwa pemasukan dari pajak mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang sehingga tidak ada kesan gali lubang tutup lubang.

"Ada fundamental data yang di-'share' untuk membangun 'confidence' bahwa apa yang disampaikan tidak hanya sebuah penyampaian yang bersifat persuasif," kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu merujuk paparan Menkeu Sri Mulyani soal utang pemerintah mencapai Rp7.123,62 triliun per Juni 2022. Angka itu setara 37,9 persen dari PDB 2022.

Lah, yang menjadi pertanyaan ialah berapa sebenarnya volume PDB kita pada 2022 yang menjadi 'baseline' perhitungan di angka 37,91 persen tersebut?

Dia menyebutkan data BPS memperlihatkan PDB pada 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun. Adapun PDB 2021 sebesar Rp16.970,8 triliun

Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan jumlah sebenarnya tentang utang pemerintah. Alasannya, utang merupakan keniscayaan dalam mengelola negara.

Namun, Misbakhun ingin tahu soal pemegang Surat Berharga Negara (SBN). "Siapa sih, di dalam negeri yang menjadi pemegang SBN ini karena biasanya negara-negara yang mulai kuat pertumbuhan ekonominya, utangnya diserap di dalam negeri sehingga 'circle' (perputaran) bisnis berjalan antara negara dan sektor keuangan."


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Saeful Anwar