POLHUKAM

Soroti Pakar HAM PBB yang Baru, Korut: Bias

Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang baru, Elizabeth Salmon. (AFP)
Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang baru, Elizabeth Salmon. (AFP)


JAKARTA - Kementerian luar negeri Korea Utara mengkritik seorang pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang baru, Elizabeth Salmon. Mereka menilai, pakar HAM PBB yang baru itu bias. 

Salmon sendiri baru ditunjuk menjadi pakar HAM PBB yang baru di Korea Utara. Dia melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Korea Selatan sejak menjabat bulan lalu. Dalam pernyataan pengukuhannya, Salmon mengatakan situasi hak asasi manusia Korea Utara telah memburuk setelah lebih dari dua tahun langkah-langkah ketat untuk mengekang COVID-19.

Pernyataannya itu membuat Korea Utara Geram. 

"Kami telah memperjelas pendirian prinsip kami bahwa kami tidak mengakui atau berurusan dengan 'pelapor khusus' yang hanya boneka AS," begitu pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara sebagaimana dimuat KCNA, Jumat (2/9/2022).

Korea Utara memang telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mengkritik penyelidikan PBB atas masalah tersebut. Korea Utara selalu menuding bahwa hal semacam itu merupakan skema yang didukung Amerika Serikat untuk mencampuri urusan dalam negerinya. 


"Korea Utara tidak akan pernah memaafkan AS dan pasukan bawahannya 'hak asasi manusia' raket terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk menggulingkan sistem sosialnya," sambungnya. 

Sebuah laporan terpisah PBB baru-baru ini juga mengatakan bahwa langkah-langkah penahanan virus corona Korea Utara telah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia negara itu. Pasalnya, pemerintah Korea Utara melakukan pembatasan tambahan pada akses ke informasi, keamanan perbatasan yang lebih ketat dan pengawasan digital yang meningkat.

Editor: Amelia