POLHUKAM

Partai Ummat: Ekonomi Rakyat Kecil Baru Bersemi, Sudah Dihajar Kenaikan BBM Bersubsidi

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. (Net)
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. (Net)


JAKARTA - Partai Ummat dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah diputuskan pemerintah.

Menurut Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, banyak masyarakat kecil Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Karena itu, kenaikan harga BBM bersubsidi menambah beban mereka. 

"Ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM," kata Ridho dalam keterangannya kepada Info Indonesia, Selasa (6/9/2022).

Menurut dia, kebijakan atau keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi tidak berpihak kepada rakyat. Seharusnya, kata Ridho, pemerintah harus membuat keputusan yang tidak membebani rakyat. Kenaikan ini pastinya akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang tidak mampu.

"Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung," terangnya.


Dia memperkirakan, kenaikan ini menimbulkan inflasi bisa mencapai 8 persen. Dikatakannya, dengan inflasi yang cukup besar ini, pastinya berimbas ke harga bahan pokoknya yang semakin mahal.

"Inflasi menyebabkan harga-harga semakin tinggi tapi penghasilan tetap. Disinilah pangkal masalahnya," ujarnya.

Kenaikan ini, kata dia, tidak dibarengi dengan peningkatan nilai upah atau penghasilan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat akan sulit untuk membeli kebutuhan bahan pokok.

"Di masyarakat bawah, kenaikan harga seribu atau dua ribu rupiah itu akan sangat terasa dan memberatkan," ujarnya.

Ridho merasa heran dengan keputusan yang diambil Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Padahal, harga minyak dunia saat ini sedang turun. Menurut dia, keputusan yang diambil ini masih menjadi tanda tanya besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini sama sekali tak masuk akal," katanya.

Ridho mengutip data harga minyak mentah berjangka pada pengiriman Oktober yaitu West Texas Intermediate (WTI) yang turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk pengiriman November, minyak mentah berjangka Brent juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.

Pada Agustus 2022, negara dengan sebutan negeri jiran itu memutuskan untuk menurunkan harga BBM tipe RON97 sebesar 5 sen yang semula berharga 4,35 ringgit menjadi 4,30 ringgit. Pemerintah Malaysia mengatakan penurunan harga ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global.

Berdasarkan hal ini, Partai Ummat menyatakan bahwa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) hanya ingin menang sendiri untuk mencari pemasukan bagi negara. Namun, tanpa disadari keputusan itu sangat mencekik rakyat.Dia mengatakan, seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pemasukan APBN.

"Jangan cuma bisanya menaikkan pajak dan menaikkan harga-harga barang yang jelas sangat memberatkan ekonomi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban," pungkasnya.

Editor: Amelia