OPINI

Era Minyak Telah Berakhir

(Beritamoneter)
(Beritamoneter)


DI sini ribut subsidi BBM namun dunia tengah ribut bagaimana meninggalkan minyak. Lebih dahsyat lagi dunia sedang ribut meninggalkan minyak tidak hanya sebagai bahan bakar atau sebagai komoditas, tetapi minyak tidak lagi sebagai jangkar mata uang.

Sebagai isu politik minyak sebenarnya telah berakhir. Minyak tidak lagi dipandang sebagai jangkar mata uang global. Rezim petro dolar yang ditopang oleh minyak sejak tahun 1971 sudah diakhiri.

The Federal Reserve (The Fed) tidak lagi legitimate untuk mencetak uang dengan dasar minyak. Antara harga minyak dengan nilai mata uang dolar sudah tidak lagi memiliki korelasi. The Fed di era Obama dan di Era Trump tidak lagi menjadikan minyak sebagai dasar dalam mencetak uang dolar. Ujang dolar modal kertas dan tinta dicetak begitu saja dan dituangkan ke seluruh dunia tanpa dasar sama sekali. Pelanggaran motener paling besar yang dilakukan The Fed dan tidak sejalan lagi dengan rezim petro dolar 1971.

Lalu apa jangkar ekonomi yang baru? Belum jelas sampai sekarang. The Fed sendiri pusing tujuh keliling menghadapi peningkatan permintaan dan penggunaan yang kripto. Digitalisasi akan melahirkan rezim baru menggantikan petro dolar. The Fed dan bank sentral seluruh dunia berencana menciptakan mata uang digital untuk menandingi uang kripto. Tapi bagaimana menandingi, mata uang kertas sedang tergerus legitimasinya.

Bagaimana Subsidi Minyak?


Subsidi minyak adalah rezim yang dilahirkan oleh ideologi neolineral. Subsidi adalah strategi yang dilahirkan oleh politik ekonomi neoliberal. Ideologi yang memisahkan antara negara dengan ekonomi. Negara tidak boleh memainkan peran langsung dalam ekonomi. Negara hanya sebagai hansip penjaga malam, mengurusi mengatur agar swasta mengambil alih seluruh urusan ekonomi termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan layalanan publik atau bahasa konstitusi indonesia hajat hidup orang banyak. Semuanya tidak boleh lagi dijalankan oleh negara.

Bagaimana negara berbuat agar public goods bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat? Maka negara mengeluarkan uang dari pajak. Negara dalam ekonomi neolineral hanya mengurus fiskal. Bagaimana mendapatkan uang untuk membiayai pengeluaran negara, menggaji apatur negara. Uang yang dialokasikan negara dari anggaran negara disebut dengan subsidi.

Begitu pula dengan subsidi minyak. Minyak diserahkan kepada swasta atau badan usaha komersial. Mereka membeli minyak lalu menjual ke masyarakat. Negara boleh menetapkan harganya dengan jaminan negara memberikan ganti rugi jika terjadi selisih harga. Itulah subsidi minyak.

Apa sesungguhnya subsidi menurut rezim internasional? Subsidi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pebisnis oleh negara untuk mengganti kekurangan pendapatan mereka akibat menjual barang atau jasa yang harganya di tetapkan oleh pemerintah. Jadi subsidi tetap merupakan pendapatan sektor bisnis dan tetap menjadi uang bisnismen.

Era 90 dipertegas melalui konsensus Washington, aturannya melalui liberalisasi pasa, privatisasi BUMN, reformasi pajak, disiplin anggaran negara dan pengetatan fiskal. Jadi anggaran negara tidak boleh menanggung subsidi yang besar. Karena subsidi semacam itu dalam liberalisasi pasar akan menghabisi anggaran negara.

Konsensus Washington ini ternyata tidak membuat negara menjadi banyak uang. Justru negara menetapkan sistem anggaran defisit. Negara meminjam uang sebagai pembiayaan pembangunan. Maka mulailah anggaran negara ditopang oleh utang. Mengapa konsesnsus Washington ternyata hanya memperkaya swasta namun membuat negara makin tergantung pada utang. Pada ujungnya negara tidak punya lagu kemampuan melakukan subsidi BBM. Maka harga BBM harus diserahkan pada pengusaha dan menjadi urusan mereka. Silakan bisnis dan jual BBM sesuai harganya.

Subsidi Transisi Energi

Tapi seiring waktu sektor BBM makin terjepit. Dunia tengah berada bawah ancaman yang serius dengan isue kurasakan lingkungan atau climate change. Bank bank internasional tidak lagi mau menginvestasikan uang mereka dalam sektor minyak. Satu persatu perusahaan minyak tutup dengan tanggungan utang yang besar. Tinggal beberapa perusahaan besar dunia, namun mereka terancam tekanan keuangan yang sangat besar.

Kalau dulu ketika perusahan minyak ambruk, maka mereka akan ditolong oleh negara. Mengapa karena negara sangat berkepentingan akan keberadaan mereka. Apalagi negara Amerika Serikat, minyak adalah alat dominasi mereka secara global.

Namun sekarang ketika perusahaan minyak colaps, tidak ada lagi yang menolong mereka, perusahan minyak disita oleh pemilik modal atau investornya tanpa ada harapan untuk bangkit lagi seperti tahun 1971 lalu. Mereka lari meninggalkan ladang ladang minyak mereka di negara negara dunia ketiga. Lalu kemudian ladang ladang yang telah mengering itu diambil alih oleh perusahaan lokal. Namun perusahan tidak dapat leluasa mencapai level keekonomiannya. Bangkrut tapi perlahan lahan.

Apakah negara masih bisa menyelamatkan mereka. Tergantung kalau negaranya punya uang. Kalau menerapkan internasional maka sekarang tidak ada yang lagi yang diperbolehkan untuk mensubsidi minyak. Bisa jadi tak lama minyak akan dipandang sebagai barang ilegal, sumber polusi dsn penyakit, yang malah akan dikenakan cukai oleh negara.

Harga minyak pasti naik, minyak lama lama akan langka, bukan karena tidak ada minyak mentah di dalam perut bumi, tapi tak ada satu lembaga Keuangan pun yang boleh membiayai eksplorasi dan ekploutasinya. Maka minyakpun akan langka.

Tidak sampai di situ minyak yang telah langka tadi akan dikenakan pajak karbon. Tidak main main, pajaknya mencapai 250 dolar per ton karbon yang diproduksinya. Bayangkan 1 liter minyak sama dengan 1,70 kg karbon. Jadi harga jual BBM sekarang harus naik 1,7 kali lagi. Akan mahal sekali. Langka mahal dan bisa jadi bahan bakar tercela dan terlarang.

Itu tidak mungkin kata pengamat energi, di mana orang mau mendapatkan energi kalau minyak telah langka. Tidak demikian dunia mengalami over supply energi, di indonesia listrik yang diproduksi PLN melimpah tidak terserap oleh pasar lebih dari 50 persen. Dahsyat benaknya energi sekarang. Jadi hati-hatilah dengan subsidi dan bersiaplah untuk move on.

Salamuddin Daeng
Peneliti Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 6 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo