POLHUKAM

Jokowi Curiga Penerusnya Ogah-ogahan

Semua Proyek Strategis Nasional Wajib Rampung Sebelum Lengser

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/9/2022). (BPMI Setpres/Lukas)
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/9/2022). (BPMI Setpres/Lukas)


JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Perintah kepada para pembantunya tegas. Nasib proyek-proyek mercusuar harus dipastikan aman sebelum ia lengser di 2024. Ibu Kota Nusantara pun didorong masuk ke daftar proyek strategis nasional.  

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa perintah presiden itu dinyatakan langsung dalam rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional (PSN), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).

“Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," kata Airlangga usai mengikuti ratas.

Presiden juga menekankan agar seluruh PSN dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. PSN yang ditetapkan pemerintah harus memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," terang Airlangga.


Dia menjabarkan, dalam kurun 2019-2021, ada 66 PSN yang telah rampung dengan nilai anggaran sebesar Rp414,3 triliun. 

Sedikitnya sembilan PSN telah dirampungkan selama periode Januari-Agustus 2022, dengan nilai anggaran sebesar Rp140,1 triliun. Untuk September-Desember 2022, ada 16 proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp101,2 triliun.

Beberapa PSN yang masih dalam proses penyelesaian adalah Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, serta pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek gas alam Lapangan Ubadari di Papua Barat.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah dan mempercepat proses pembangunannya.

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga.

Beda Orientasi 

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat Jokowi ingin menuntaskan semua PSN sebelum pemerintahannya berakhir.

Pertama, Jokowi ingin memastikan semua proyek yang direncanakan benar-benar terlaksana dan terbangun secara total. Ia ingin mencegah PSN dapat dicegah menjadi proyek mangkrak alias sia-sia. 

“Ada peluang presiden selanjutnya tidak memiliki orientasi dan pilihan kebijakan yang sama dengan Jokowi,” kata Putri kepada Info Indonesia, kemarin.

Kedua, Jokowi sangat fokus pada pembangunan fisik infrastruktur sejak periode pertama pemerintahannya.
Ketiga, Jokowi ingin meninggalkan warisan yang nyata dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. 

“Penjelasannya memang tidak sekadar keraguan terhadap pemerintahan selanjutnya (tidak akan melanjutkan PSN), tetapi juga  menunjukkan apa orientasi kerja dan warisan Jokowi,” kata Puput, sapaan akrabnya

Menurutnya, setiap presiden cenderung berbeda-beda dalam orientasi politik dan pemerintahan. Sering terjadi, pemerintahan yang baru tidak mau melanjutkan kebijakan maupun pembangunan yang dikerjakan pendahulunya. Banyak faktor penyebabnya, antara lain, prioritas kerja yang berbeda, sokongan politik yang berbeda, dan strategi kerja. 

"Jika PSN bisa rampung sebelum 2024 atau setidaknya hampir 2024, maka peluang proyek infrastruktur itu akan dilanjutkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah selanjutnya makin besar,” jelas Puput.

Kepentingan Politik

Analis politik dari Citra Institute, Efriza, punya pandangan berbeda. Menurutnya, perintah Jokowi itu berkaitan dengan citra diri sekaligus kepentingan politik PDI Perjuangan. 

"Jika semua PSN berhasil rampung sebelum 2024, Jokowi bisa jadi dinobatkan sebagai Bapak Infrastruktur atau Bapak Pembangunan Proyek Strategis Nasional,” ucapnya. 

Dia yakin Jokowi tidak ingin senasib dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dianggap gagal menuntaskan pembangunan-pembangunan proyek strategis dalam dua periode pemerintahan. 

"Jokowi sudah melihat dan mempelajari realitas politik Indonesia, pemimpin baru cenderung menolak melanjutkan program pembangunan sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, tokoh-tokoh yang dijagokan sebagai kandidat presiden 2024-2029 pun tidak bisa menjamin PSN era Jokowi bakal berlanjut di bawah kepemimpinan mereka. 

“Mereka ‘wait and see’ terkait perkembangan dari kinerja Presiden Jokowi dalam mewujudkan PSN tersebut,” jelasnya. 

Berhasil atau gagalnya Jokowi menuntaskan PSN juga bisa berdampak pada elektabilitas partainya sendiri, yaitu PDIP, dan mimpi partai itu untuk hattrick (tiga kali berturut-turut) menang pemilu lebih mungkin terwujud.

Bila merugikan, bukan tidak mungkin PDIP sendiri yang akan mencoret isu PSN dari materi kampanye Pemilu 2024 karena takut terbebani opini publik. 

Selain itu, jika banyak proyek mercusuar yang gagal, Jokowi sangat mungkin gagal dalam menjadikan dirinya ‘king maker’ Pilpres 2024. 

Ia juga tidak akan punya  daya tawar untuk mengimbangi pengaruh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kelompok-kelompok relawan juga akan memikirkan untung-rugi jika tetap mengikuti arahan politik Jokowi.

“Minimal pada Agustus 2023 semua program PSN sudah rampung secara fisik. Jika hal ini terwujud, peran Jokowi sebagai ‘king maker’ akan diperhitungkan karena kesuksesannya. Wajah presiden dan partainya akan cerah, juga akan memengaruhi dinamika politik koalisi ke depan,” ucap Efriza.

Pinggirkan IKN 

Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, mengatakan, PSN idealnya bisa diselesaikan sebelum 2024 dengan catatan kondisi perekonomian Indonesia sedang stabil dan kajian rencananya tepat sasaran. 

Masalahnya, saat ini pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 belum berjalan maksimal. Belum lagi potensi krisis global akibat perang di Eropa Timur. 

"PSN yang belum selesai harus ditinjau ulang kemungkinannya untuk diselesaikan,” jelas Agus kepada Info Indonesia.  

Ada beberapa hal yang harus ditinjau. Salah satunya adalah kemampuan keuangan negara. Pemerintah harus memilih PSN mana yang harus diselesaikan agar memiliki dampak cepat dan keberlanjutan terhadap produktivitas ekonomi. 

Menurut dia, proyek bendungan salah satu yang paling tepat sasaran dan pantas menjadi prioritas. Bendungan menyangkut produksi agribisnis dan pertanian masyarakat perdesaan. Selain itu, bendungan berfungsi sebagai pemeliharaan lingkungan hidup terkait penanggulangan banjir. 

Karena pembangunan bendungan baru bisa menambah kualitas tata kelola pengairan maka bendungan-bendungan lama pun harus dipastikan dapat berfungsi lagi dengan baik. 

“Bendungan dan pengairan ini, bila itu harus didanai dengan utang juga tidak masalah, karena memiliki sasaran hasil yang tepat dan cepat serta jangka panjang,” kata Agus.

Sembari menunggu perekonomian dunia membaik, proyek prioritas lainnya yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas adalah jalan tol. 

Namun, dia tidak sepakat jika pemerintah menjadikan proyek IKN sebagai prioritas dirampungkan sebelum 2024. IKN mestinya menjadi prioritas terakhir atau bersifat jangka panjang dan jadi beban tugas pemerintahan baru.  

“Perlu dicatat bahwa biaya IKN sangat besar, sehingga dana kita tidak siap dan malah akan berisiko menjadi proyek mangkrak. Intinya, wajib dikaji ulang dari sisi pembiayaan dan keuangan negara saat ini dan ke depan,” tegasnya.

Agus mengakui, pada dasarnya semua proyek fisik memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, proyek yang bersifat fisik tidak memiliki esensi produktivitas bila proyek tersebut tidak menghasilkan produksi besar menurut nilai investasinya atau biaya modalnya. 

Agus mengakui dampak positif dari proyek fisik yaitu pertumbuhan terjadi karena konsumsi bahan bangunan dan serapan tenaga kerja. Di sisi lain, bila semua PSN dipaksakan selesai sebelum 2024, utang Indonesia akan makin besar.

"Apakah ini menjadi pilihan bijaksana dalam kondisi ekonomi tidak menentu sekarang? Lebih baik prioritas pembangunan fisik yang memiliki implikasi langsung terhadap kemandirian pangan, energi dan teknologi. Jika harus dengan pendanaan utang, masih relatif aman untuk perekonomian ke depan," ujarnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 7 September 2022.


Video Terkait:
Ketua DPRD Kaltim Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat Hingga ke Pusat
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo