EKONOMI

Janji, Harga BBM Masih Bisa Turun

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Antara)
Menteri BUMN, Erick Thohir. (Antara)


JAKARTA - Pemerintah berjanji akan menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Pertamina apabila minyak mentah dunia mengalami penurunan harga. Hal ini untuk menjawab banyak pertanyaan dari publik jika ke depan harga minyak dunia kembali turun.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan, langkah yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Biosolar, dan Pertamax adalah cara untuk mengurangi pemborosan subsidi energi. Sehingga, alokasi subsidi energi dalam APBN dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan bandara, pembangunan bendungan untuk irigasi pertanian, dan lain-lain.

Sepanjang 2016-2022, pemerintah membangun 128 proyek strategis nasional dengan nilai investasi sebesar Rp716,4 triliun. Sedangkan, subsidi alokasi energi dalam APBN tahun ini nilainya mencapai Rp502 triliun.

Erick mengatakan, harga minyak mentah dunia sekarang senilai USD95 per barel. Jika nanti harganya turun ke angka USD75 per barel, maka Pertamax akan menyesuaikan dengan harga pasar. Artinya harga Pertamax bisa turun.

"Tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti harga pasar? Ya enggak bisa, (tetap) subsidi," kata Erick dalam sesi wawancara dengan para jurnalis usai meninjau persediaan BBM nasional melalui fasilitas Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) di Graha Pertamina, Jakarta, Rabu (7/9/2022).


Berdasarkan RAPBN 2022 yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR bersama pemerintah pada 9 September 2021, nilai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini adalah sebesar USD63 per barel.

Harga ICP yang terus melambung akibat kondisi geopolitik global, membuat beban APBN meningkat karena Indonesia masih mengimpor minyak sekitar 700 ribu barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Erick pun meminta agar masyarakat tidak lagi membanding-bandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain yang menjual dengan harga murah. Sebab, negara-negara itu mayoritas masih menghasilkan minyak.

"Indonesia sudah (menjadi) negara impor BBM dari 2003. Ini kadang-kadang yang kita persepsinya itu belum menyadari, karena dulu kita selalu ingat kita negara OPEC," ungkap Erick.

"Jumlah penduduk bertambah dari berapa ratus juta (dulu) sekarang 273 juta, mobil tambah yang artinya penggunaan BBM meningkat, belum lagi industri petrochemical membutuhkan crude oil yang kita produksi untuk plastik, baju, dan lain lain. Dengan hal seperti itu, suka tidak suka, kita harus mulai mengefisienkan impor, harus juga mengurangi ketergantungan dengan BBM," imbuhnya.

Erick pun mengingatkan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan mulai beralih ke energi alternatif. Sebab, kerangka kerja cetak biru (blueprint ) yang pemerintah dorong dalam program transisi energi dari energi fosil ke energi alternatif, di antaranya mendorong penggunaan sepeda motor listrik dan mobil listrik, serta mendorong penggunaan kompor induksi untuk memasak.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong solusi agar bahan bakar minyak bisa dicampur dengan bahan bakar nabati dari kelapa sawit yang dinamakan produk biodiesel.

Indonesia telah mengimplementasikan bahan bakar campuran solar dan minyak sawit dengan komposisi 70:30 atau biasa dikenal dengan B30 dan saat ini secara bertahap menuju B40 dengan komposisi 60 persen solar dan 40 persen minyak sawit.

Erick mengungkapkan bahwa pemerintah juga sedang mencari solusi untuk memproduksi bahan bakar bioetanol dari gula. Menurutnya, negara tetangga Thailand sudah mampu memproduksi bioetanol sampai 12 persen, India sudah 10 persen, dan Brasil sudah 67 persen.

Bahan bakar bioetanol memiliki research octane number (RON) sampai angka 130-an yang baik untuk lingkungan karena rendah emisi karbon.

"Artinya, (gula) bisa jadi campuran seperti juga kelapa sawit, alternatif ini kami dorong. Jadi, kami mendorong kebijakan," terang Erick.

Saat ini, Indonesia memiliki target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Program itu selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dengan mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 8 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo