POLHUKAM

Jaksa Penyidik Kejati DKI Sita Aset Mafia Tanah Cipayung

Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan, Blok FI Nomor 09, Depok, Jawa Barat, milik tersangka HH. (Dok. Kejati DKI)
Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan, Blok FI Nomor 09, Depok, Jawa Barat, milik tersangka HH. (Dok. Kejati DKI)


JAKARTA - Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penyitaan beberapa aset milik tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI, di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2018.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani melalui Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Nurcahyo Jangkung Madyo mengatakan, jaksa penyidik telah melakukan penyitaan aset milik bekas kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI berinisial HH, dan pihak swasta berinisial MTT, yang mana keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangan resmi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (9/9/2022), Nurcahyo mengatakan, jaksa penyidik melakukan penyitaan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan, Blok FI Nomor 09, Depok, Jawa Barat, milik tersangka HH.

Sementara dari tersangka MTT, jaksa penyidik menyita 1 Unit Mobil Merk Audi A6.


Selain menyita beberapa aset milik HH dan MTT, jaksa penyidik juga melakukan penyitaan berupa 1 Unit Mobil Merk Toyota type Kijang Innova, dan 1 unit Motor Kawasaki Tipe BJ175A dari JF, yang tak lain adalah makelar tanah dalam kasus ini, yang juga sudah menyandang status sebagai tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Ade Sofyansah menambahkan, penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dan asset-aset yang disita tersebut diduga diperoleh/dibeli oleh para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

Selain itu, berdasarkan penyidikan akibat dari perbuatan para tersangka kerugian negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp17.770.209.683.

Penyitaan tersebut dilakukan Jaksa Penyidik Kejati DKI berdasarkan persetujuan dalam hal ini Pengadilan negeri Depok.

Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurutnya, secara hukum penyitaan yang dilakukan jaksa penyidik terhadap suatu benda dilakukan karena benda yang disita tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) diantaranya yaitu yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif jaksa penyidik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi.

Dia menjelaskan, penyitaan ini merupakan serangkaian tindakan jaksa penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

"Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa penyidik sering kesulitan dalam melakukan pencarian dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi," kata dia.

Disampaikan Ade, mekanisme penyitaan aset pelaku korupsi yang dilakukan oleh jaksa penyidik selama ini mempunyai tahapan-tahapan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus korupsi diantaranya upaya untuk mengembalikan kerugian negara adalah fokus utama disertai dengan pembalasan berupa hukuman kurungan dan denda.

"Jaksa penyidik dapat mengoptimalkan pengumpulan data-data aset para pelaku tindak pidana korupsi sehingga jaksa dapat lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi.”

Editor: Saeful Anwar