POLHUKAM

Muhammad Mardiono Sah Jadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP

Muhammad Mardiono (tengah) memberikan keterangan usai menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas PPP di Kantor Kemenkumham, Jakarta. (Antara/Humas Mukernas)
Muhammad Mardiono (tengah) memberikan keterangan usai menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas PPP di Kantor Kemenkumham, Jakarta. (Antara/Humas Mukernas)


JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

"Kami sudah menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pelaksana tugas ketua umum PPP," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, di Jakarta, Jumat (9/9/2022) malam.

Adapun petikan surat keputusan itu mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat keputusan itu yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat.

PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Berkas itu diserahkan langsung Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang Ka'bah tersebut.


"Saya bersama-sama dengan wakil ketua umum dan wakil sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum," kata Mardiono di kantor Kemenkumham.

Mardiono menuturkan penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di PPP itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.

Tahapan itu dijalankan dari mulai keputusan rapat majelis hingga mahkamah partai dan diputuskan dalam Mukernas PPP yang berlangsung pada 4 hingga 5 September 2022 di Banten.


Video Terkait:
PPP Harus Mampu Adptasi di 2024
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo