POLHUKAM

Partai Buruh Desak Kepala Daerah Bantu Perjuangan Kelas Pekerja

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (Tvonenews.com)
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (Tvonenews.com)


JAKARTA - Partai Buruh menyatakan bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini semakin sulit karena tidak dibarengi dengan kenaikan upah para pekerja.

Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan kenaikan upah pekerja tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36. 

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, PP tersebut merupakan aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Itu artinya tidak akan ada lagi kenaikan upah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Oleh karena itu, Partai Buruh bersama serikat buruh dan pekerja akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan mengangkat tiga isu krusial yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja pada 2024 sebesar 10-13 persen.


"Tiga isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja," ujar Said Iqbal.

Dia mengharapkan unjuk rasa yang digelar dapat direspons oleh para kepala daerah untuk meminta kepada DPR RI dan Presiden agar membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM, dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR, supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," jelas Said Iqbal.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo