OPINI

Kedaulatan Ekonomi Pancasila, Kenaikan BBM dan Peta Politik Pilpres 2024

(Istimewa)
(Istimewa)


KENAIKAN BBM selalu berdampak simultan. Terutama sisi ekonomi dan politik. Bahkan dalam jangka panjang bisa saja berdampak pada sisi budaya dan spiritual rakyat kebanyakan.

Pasalnya sederhana saja, kenaikan BBM meskipun hanya beberapa rupiah akan memiliki turunan dampak yang mengiringinya. Sudah pasti yang paling berdampak akibat kenaikan harg BBM adalah harga kebutuhan pokok maupun sekunder pasti akan ikut terpengaruhi.

Dari sisi lainnya, kehidupan rakyat baik yang bergajih tetap apalagi yang serabutan akan sangat terpengaruhi. Sekalipun pemerintah memberikan bantuan BLT kepada rakyat tidak banyak membantu untuk bisa bertahan. Kecuali hanya sekedar bisa 'ganjel perut' saja.

Kebijakan Politik Kenaikan BBM sangat tidak populer. Bahkan kebijakan yang sangat dibenci oleh rakyat Indonesia. Disebabkan, kebijakan tersebut sangat berdampak pada kehidupan rakyat secara langsung dan nyata. Yang kaya menolak, yang Miskin semakin sengsara.

Penolakan rakyat terhadap kebjikan kenaikan BBM dalam segala bentuk aksi sangat jelas. Dari yang berbentuk demonstrasi, stand up komedi sampai pada bentuk 'ejekan' kepada pemangku kebijakan yang menohok ulu hati.


Tentu saja sikap penolakan rakyat tersebut harus disikapi dengan bijak dan perlunya kajian serius terhadap kebijakan kenaikan BBM yang sudah menjadi agenda rutin setiap rezim.

Siapapun rezimnya akan memiliki alasan yang nyaris sama ketika menaikan harga BBM. Yaitu karena subsidi BBM sangat memberatkan APBN dan keuangan Negara.

Padahal kekayaan SDA negara kita termasuk kandungan minyak bumi sangat berlimpah. Negara kita pernah menjadi pendiri OPEC dan penghasil minyak bumi yang besar. Pertamina sebagai BUMN merupakan perusahaan yang sudah matang dalam mengelola hasil bumi wabilkhusus perminyakan.

Semestinya, Pertamina dengan Komisaris Utamanya Bapak BTP atas segala fasilitas yang diberikan oleh negara, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah bisa memberikan bisa memberikan harga yang murah kepada rakyat.

Bila merujuk kebijakan Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seharusnya bangsa kita di usia yang ke-77 tahun ini tidak lagi dibikin riweh oleh kebijakan politik kenaikan BBM yang sudah menjadi tradisi setiap rezim yang berkuasa.

Penolakan kenaikan harga BBM merupakan indikator nyata rakyat kita belum sejahtera. Bahkan masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kesengsaraan ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Peran bersama pemerintah pusat, provinsi dan kota kabupaten serta semua stakeholder. 

Itu juga berarti bukti nyata bangsa Indonesia belum memiliki kekuatan ekonomi yang mampu menopang dan menjadi sokoguru rakyat Indonesia. Rakyat yang sudah mapan dengan tidak di subsidi pembelian BBM sebaiknya teratur untuk tidak membeli yang bersubsidi. 

Karena penolakan kenaikan harga BBM tidak akan terjadi seandainya kesejahteraan rakyat meningkat. Beban hidup rakyat tidak sangat memberatkan. Sehingga rakyat secara mental sangat siap dalam menerima kebijakan politik apapun termasuk kenaikan harga BBM. Apalagi narasi pemerintah sangat menyentuh hati rakyat: kenaikan harga BBM ini terpaksa kami lakukan karena untuk menyelamatkan APBN. Keren banget kan?

Sungguh kenaikan harga BBM dalam jangka pendek akan sangat mempengaruhi peta politik Pilpres 2024. Rakyat akan sangat apatis terhadap tokoh-tokoh yang saat ini menjadi bagian dari kekuasaan. Terlebih yang hendak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.

Hal ini perlu diantisipasi agar semangat rakyat tetap terjaga agar tetap dalam koridor demokrasi. Dan PR serius bagi calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 adalah bisa menghapus kebijakan kenaikan BBM yang sudah menjadi tradisi setiap rezim. Agar rakyat bisa hidup sejahtera dan meningkat kualitas hidupnya.

Tubagus Saptani
(Pegiat Budaya/Pemerhati Politik)

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo