POLHUKAM

JOKOWI 3 PERIODE

Sama Saja MK Izinkan Jokowi 3 Periode

Presiden Dua Periode Boleh Jadi Cawapres

Presiden Jokowi. (Setpres)
Presiden Jokowi. (Setpres)


JAKARTA - Celah konstitusi masih terbuka untuk mempertahankan Joko Widodo berkuasa di puncak pemerintahan satu periode lagi. Menariknya, wacana tersebut datang dari lembaga negara yang tugas utamanya menjaga konstitusi.

Awalnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Suroso, dalam keterangan pers menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa menjabat lebih dari dua periode, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Namun demikian, tidak ada aturan bahwa Presiden yang sudah menjabat selama dua periode itu maju kembali sebagai cawapres pada pemilihan umum berikutnya. Fajar merujuk UUD 1945 pasal 7 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dengan kata lain, bunyi pasal tersebut tidak melarang bagi Presiden yang sudah menjabat dua periode untuk maju kembali sebagai wakil Presiden pada pemilu selanjutnya.

"Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan bahwa yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).


Dalam perspektifnya, bunyi pasal itu tidak mengandung larangan atau variabel hambatan lain bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya.

Menurut Fajar, jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya maka persoalannya lebih terkait dengan etika politik.

"Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," kata Fajar dikutip dari CNN Indonesia.

Pernyataan juru bicara MK itu tentu bagai bola panas yang menyambar para politikus. PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa yang memenangkan Jokowi dalam dua pemilihan presiden memberi tanggapan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Pacul mengatakan, Jokowi bisa saja menjadi cawapres pada Pilpres 2024, tetapi hal itu sangat bergantung pada kesepakatan parpol atau gabungan parpol.

Pacul mengingatkan bahwa keputusan capres-cawapres PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki pandangan sendiri soal celah konstitusi tersebut.

"Aturan mainnya mengizinkan. Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak, kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

Dari kalangan pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan Jokowi sebaiknya ekstra hati-hati dalam menanggapi isu sensitif ini.

"Sah saja ia kembali ikut kontestasi, tapi potensi menang itu belum tentu," kata Dedi saat diwawancara, Selasa malam.

Menurutnya, parpol pasti membuka ruang untuk mengusung Jokowi sebagai cawapres jika kans untuk menang makin besar. Namun, dia sendiri menilai saat ini lebih banyak masyarakat yang mendorong regenerasi kepemimpinan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono, selaku penggaung isu Jokowi Tiga Periode mengaku kurang sreg jika mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai cawapres di 2024. Dia bahkan menyebut wacana itu sebagai dagelan politik. 

"Jadi Jokpro sendiri dengan pergerakannya, dengan namanya, yang diusung menjadi capres adalah Jokowi dan Prabowo cawapresnya," kata Timothy.

Menurutnya, terlepas dari hambatan konstitusi ya ng masih berlaku sekarang, Jokowi masih menjadi sosok pemimpin yang layak untuk diberi kesempatan menjabat presiden satu periode lagi. Jika Jokowi hanya menjadi wapres maka besar kemungkinan program-program kerjanya tidak berlanjut sesuai harapan. Jokpro terus mendorong agar Jokowi menjadi capres di Pemilu 2024 dan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Saat ini kita mulai kesampingkan simulasi atau skema Jokowi menjadi cawapres, karena itu tidak baik bagi pendidikan politik kita kepada masyarakat," ujarnya.

10 Tahun Cukup

Pengamat ekonomi politik dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, mengatakan, wacana Jokowi cawapres 2024 terkesan positif bila pertimbangan utamanya adalah keberlanjutan program kerja.

Namun, wacana itu menjadi kurang tepat karena Jokowi sudah mendapat kepercayaan rakyat untuk menjabat presiden dua periode atau 10 tahun.

"Di sanalah kesempatan menempatkan program jangka pendek dan jangka pajang yang diperkirakan secara umum akan diteruskan oleh penggantinya di kemudian hari," kata Agus kepada Info Indonesia.

Kata dia, sebuah program kerja pemerintahan lama bisa diteruskan, dikoreksi atau dihentikan oleh pemimpin selanjutnya. Itulah demokrasi politik yang objektif sehingga rakyat menentukan apakah janji politik seorang kandidat bisa diterima atau ditolak,

Dia mengakui ada banyak kebijakan Presiden Jokowi yang baik bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Namun, tidak sedikit juga yang dinilai tidak tepat menurut pandangan obyektif masyarakat. Contohnya, kebijakan tata kelola minyak goreng dan migas.

"Hal itu akan diuji pada sistem demokrasi ketika hadir calon kandidat presiden dan wapres yang baru," ujarnya.

Kehadiran Jokowi di puncak eksekutif selama lima tahun lagi sebenarnya tidak bermasalah secara aturan.

"Tapi, biarlah ada darah segar suatu kepemimpinan baru. Itu akan memberikan peluang hadirnya gagasan baru dan atraktif. Rakyat harus yakin dengan pikiran terbuka bahwa banyak orang hebat yang mungkin belum mendapat kesempatan memimpin negara ini," katanya.

Agus juga berpendapat, bisa saja benar ada dukungan kelompok investor atau dunia industri jika Jokowi ingin bertahan di kekuasaan. Namun, investor yang dimaksud tentu hanya mereka yang mendapat banyak keuntungan dari kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Secara substantif perlu disurvei apakah juga bagi kelompok investor dan pengusaha secara umum, termasuk para kelompok usaha menengah," terangnya.

Dapat Legalitas

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menganggap keterangan jubir MK ihwal presiden yang sudah dua periode boleh bertarung lagi di Pilpres 2024 selama menjadi cawapres memberi angin segar kepada loyalis Jokowi.

"Kelompok ini menginginkan Jokowi mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Dia tidak heran bila muncul kembali kelompok yang mewacanakan pasangan Prabowo-Jokowi untuk 2024-2029. Kelompok yang ingin Jokowi menjadi pemimpin negara lagi seolah mendapat legalitas untuk memperjuangkan pasangan tersebut terwujud pada Pilpres 2024.

Masalahnya, menurut Jamiluddin apakah Jokowi bersedia menjadi cawapresnya Prabowo? Tentu jawabnya ada pada Jokowi sendiri. Apabila Jokowi bukan sosok yang ambisius, tentu saja ia akan menolak tawaran cawapres. Bagi Jamiluddin, akan tidak terhormat dari presiden turun menjadi wakil presiden. Dalam isu ini, yang muncul adalah persoalan moral dan etika.

"Sebaliknya, bila Jokowi sosok ambisius, tentulah tawaran itu akan diterima dengan suka cita. Tingggal dicari pembenarannya agar pencalonannya sebagai cawapres seolah karena desakan dan keinginan rakyat," ujarnya.

Jokowi akan mencari alasan yang paling logis untuk membenarkan pilihannya itu. Paling tidak, atas kehendak rakyat akan dijadikan tameng pembenaran untuk menutupi ambisiusnya itu. Ia berharap Jokowi tidak memilih peluang tersebut. Sebab, kalau itu terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Orang-orang yang bernafsu kekuasaan bisa menggunakan celah konstitusi untuk mempertahankan jabatan.

"Karena itu, kalangan pro-demokrasi harus merespon penegasan MK tersebut. Celah tersebut agar cepat ditutup agar orang-orang ambisius tidak berlama-lama memimpin negeri tercinta," kata mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasis Raharjo Jati, meyakini, Jokowi tidak akan tergoda untuk dicalonkan menjadi cawapres.

"Saya pikir dalam konteks ini Pak Jokowi tidak akan tergoda untuk maju lagi dalam posisi cawapres karena baginya dua periode sudah cukup," kata Wasis.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 14 September 2022.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo