DAERAH

Kemenkumham NTB Beri Pemahaman Penyusunan Prolegda

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto. (Istimewa)
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto. (Istimewa)


MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pemahaman penyusunan prolegda dan naskah akademik di Mataram, Rabu (14/9/2022).

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto mengatakan, untuk memberikan penjelasan kepada pemrakarsa yang membentuk Peraturan Daerah (Perda) agar perencanaan pembentukan Perda dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistemasis.

Menurut dia, daerah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang dalam mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

"Maka, Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, ketika daerah membentuk kebijakan daerah baik itu bentuknya Perda maupun kebijakan lain, juga tetap harus memperhatikan kepentingan nasional,” kata Romi.

Dia menjelaskan tahap perencanaan pembentukan Perda yang dikenal dengan Prolegda harus mampu menjadi gerbang awal menyeleksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar selaras dengan empat komponen pembangunan hukum, yaitu sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), otonomi daerah dan tugas perbantuan yang diemban oleh daerah.


“Pembentukan Perda harus disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Hal Ini bisa dilakukan apabila ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD, Instansi vertikal yang terkait serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan agar bisa dihasilkan Perda yang berkualitas," kata Romi.


Video Terkait:
Penyelenggaraan MotoGP Indonesia Diundur
Editor: Saeful Anwar