DAERAH

Anies Lengser, Rumah Sehat Tenggelam

Ilustrasi. (Wartakotalive/M Rifqi Ibnumasy)
Ilustrasi. (Wartakotalive/M Rifqi Ibnumasy)


JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Johny Simanjuntak, memperkirakan jenama Rumah Sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (Rumah Sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat Rapat Kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu (14/9/2022).

Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan.

"Saya pikir ini hanya perubahan artificial (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," katanya.

Johny menjelaskan, pelayanan yang diharapkan masyarakat dari rumah sakit adalah pelayanan yang mudah diakses, terbuka, sederhana dan tidak berbelit.


Senada, Anggota DPRD DKI Jakarta, Dian Pratama, juga mengungkapkan hal yang sama yakni jenama Rumah Sehat diperkirakan tidak akan ada lagi setelah Anies pensiun. Salah satu indikatornya, potensi tambahan biaya yang dialokasikan untuk membuat logo baru Rumah Sehat itu.

"Setelah berganti gubernur, belum tentu tetap ada. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengganti logo seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, mengungkapkan, anggaran untuk logo Rumah Sehat dialokasikan dari kas perawatan rutin gedung rumah sakit.

"Itu bagian dari maintanance dan kegiatan rutin yang ada di dinas," katanya.

Sementara, terkait potensi jenama tersebut tidak bertahan lama, Widyastuti secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Rumah Sehat tetap eksis. Alasannya, karena bagian dari upaya memperluas pemahaman bahwa tidak hanya untuk orang sakit tapi juga orang sehat.

"Kami perluas yang tadinya hanya untuk orang sakit, jadi luas," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI Jakarta menjadi Rumah Sehat pada Rabu (3/8/2022) yang diawali dari RSUD Cengkareng.

Kebijakan itu menuai kontroversi, salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo