POLHUKAM

JOKOWI 3 PERIODE

Soal Presiden Dua Periode Bisa Jadi Cawapres, PDIP Tangkap Dulu Harapan Rakyat

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan di Kampus Unram, NTB, Kamis (15/9/2022). (Antara/Nur Imansyah)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan di Kampus Unram, NTB, Kamis (15/9/2022). (Antara/Nur Imansyah)


MATARAM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi polemik wacana presiden dua periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai diberitakan belakangan ini.

"Biasa saja, namanya juga wacana. Yang enggak boleh itu saya sama Pak Jokowi karena saya tidak menjadi calon," katanya ketika ditanya mengenai pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, tentang presiden dua periode bisa menjadi cawapres usai mengisi kuliah umum di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/9/2022).

Menurut Hasto, prinsip-prinsip politik itu adalah bagaimana mengedepankan kepatutan. Namun demikian, yang paling penting dari pada itu adalah bagaimana memenuhi harapan rakyat.

"Jadi, kita tangkap dulu harapan rakyat bagaimana. Yang terpenting bagaimana negara ini maju, kemudian menjadi pemimpin dan disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia," jelasnya di Gedung Rektorat Unram.

Untuk itu, kata Hasto, dari pada membicarakan pasang-pasangan calon presiden atau pun wakil presiden, lebih baik membantu rakyat bagaimana mengatasi kenaikan harga BBM.


"Bagi kami pemilu masih jauh, sehingga fokus saja dari pada bicara pasangan-pasangan seperti itu. Lebih baik membantu rakyat bagaimana mengatasi kenaikan harga BBM. Itulah pilihan dari PDIP saat ini," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasto tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait pernyataan dari juru bicara MK tersebut.

"Yang jelas urusan itu saya tidak perlu tanggapi dulu Pak Jokowi mau jadi apa. Karena hari ini Pak Jokowi adalah presiden RI bukan Wapres RI. Tapi adalah presiden RI," katanya.

MK telah memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden dua periode bisa menjadi cawapres. Menurut MK, pernyataan itu adalah pendapat pribadi Jubir MK, Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," tulis siaran pers Humas MK.

Pernyataan tersebut merupakan respons jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat Whatsapp, bukan dalam forum resmi, door stop apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.

Dalam keterangan ini, MK hanya menyebut bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan mereka. Sehingga, MK tidak memberi penjelasan lanjutan apakah memang di konstitusi presiden dua periode bisa jadi cawapres atau tidak.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo