POLHUKAM

Kalau Mau Harmonis Tinggalkan Cara Anies

Menanti Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan. (Gramedia.com)
Anies Baswedan. (Gramedia.com)


JAKARTA - Perhatian publik sedang tertuju pada tahapan penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. DPRD Jakarta sudah menyerahkan tiga nama calon ke Menteri Dalam Negeri. Namun, keputusan finalnya tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Tiga nama calon pengganti Anies Baswedan sudah diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono; Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali; dan serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar.

Dari ketiga nama itu, hanya Bahtiar yang tidak memiliki rekam jejak dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menjelaskan bahwa nama-nama itu sudah diterima Kemendagri untuk ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo sebelum 16 Oktober 2022.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menjelaskan, tiga nama calon Pj Gubernur yang telah diterima pihaknya akan secepatnya diverifikasi untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak.


"Mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formil dan administrasinya. Lalu nanti Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau Kementerian terkait untuk diputuskan, karena kewenangannya ada di Presiden," ucapnya, Rabu (14/9/2022).

Kemendagri sendiri ikut menggodok sejumlah nama yang akan mereka usulkan ke Presiden. Tidak tertutup kemungkinan ada usulan Kemendagri yang sama dengan DPRD.

Presiden Joko Widodo akan menerima enam nama calon Pj Gubernur DKI. Tiga nama yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta dan tiga nama dari Kemendagri.

Pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan 16 Oktober 2022. Di saat yang sama, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengakhiri jabatannya.

Harus Harmonis

Penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta mendapat perhatian luas karena kental urusan politik kekuasaan, selain hal-hal yang menyangkut persiapan Jakarta melepas status ibu kota negara setelah pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Mengenai tiga nama dari DPRD, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai sama-sama memiliki kompetensi dan rekam jejak baik. 

Namun, Pj Gubernur Jakarta tidak hanya menyangkut kapasitas, kompetensi, hingga rekam jejak. Lebih dari itu, pengganti Anies harus memiliki hubungan politik dengan pemerintah. 

"Harus punya penetrasi kuat ke dalam kekuasaan," kata Adi, Kamis (15/9/2022).

Dari kriteria itu, Adi menilai Heru bisa jadi kandidat paling kuat. Tambahan lagi, Heru punya pengalaman panjang sekali di birokrasi DKI, khususnya pemerintahan Kota Jakarta Utara. Dia bahkan pernah menjadi calon kuat pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

"Nama Heru paling diunggulkan karena posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden," kata dia.

Nama kedua yang memiliki kans besar adalah pejabat Kemendagri, Bahtiar, karena jabatannya sangat strategis di bawah komando Mendagri, Tito Karnavian.

Sementara Marullah Matali dinilainya punya peluang paling kecil. Meski Marullah putra asli tanah Betawi, ia dianggap tidak memiliki akses politik yang kuat seperti Heru dan Bahtiar.

Selain itu, Adi sangat yakin pengganti Anies adalah figur politik yang sepaham dengan pemerintah pusat mengenai arah pembangunan Jakarta. 

"Jangan seperti Anies yang kerap ingin terlihat berbeda dengan pemerintah," katanya.

Senada dengan Adi, analis politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin , menilai, nama Heru Budi Hartono menjadi calon terkuat untuk menempati posisi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Dari perspektif kedekatan pekerjaan dan hubungan, mungkin Heru calon paling kuat," kata Ujang.

Ia menilai, Heru kerap berinteraksi dengan Presiden Joko Widodo dalam kesehariannya. Sebagaimana diketahui, Heru sering ikut Jokowi saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Meski begitu, Ujang mengatakan masih ada potensi Jokowi tidak memilih Heru untuk mencegah nepotisme. Calon terkuat selain Heru ialah Bahtiar.

"Agar tidak terlihat politis, bisa cari jalan tengah," ujar dia. 

Menurutnya, Bahtiar menjadi jalan tengah karena tidak berasal dari lingkaran Istana maupun Pemprov DKI.

Bagaimanapun, kata Ujang, penunjukan Pj Gubernur DKI akan bergantung pada kebutuhan Presiden. Untuk itu, keputusannya menjadi hak prerogatif Kepala Negara.

"Siapa yang ditunjuk, semua ada di tangan dan kantong presiden," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Perbaiki Komunikasi

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, Pj Gubernur yang terpilih bakal langsung berhadap dengan segudang masalah yang gagal dituntaskan oleh Anies. Yang paling menonjol adalah isu transportasi, banjir, dan kesenjangan sosial-ekonomi. 

Tigor menyebutkan beberapa persoalan pelik yang sampai hari ini masih menghantui Jakarta. Dari sisi transportasi, Pj Gubernur yang terpilih harus menuntaskan integrasi layanan transportasi publik. Menurut Tigor, persoalan integrasi transportasi tidak pernah serius ditangani Gubernur Anies Baswedan. 

"Lalu, Pj Gubernur harus lebih memerhatikan keselamatan penumpang TransJakarta mengingat angka kecelakaan bus TransJakarta meningkat belakangan," kata Tigor kepada Info Indonesia.

Permasalahan lain yang sifatnya darurat untuk diselesaikan adalah soal sistem. Tigor memandang selama ini kebijakan yang dikeluarkan Anies tidak tersistem rapi. Misalnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

"Karena saya lihat di dalam BUMD sudah menjadi sarang orang-orangnya Anies. Itu harus diawasi, dibangun sistem bagaimana agar pimpinan di BUMD bekerja benar. Kalau perlu, mereka dirombak saja," terangnya.

Dalam pengamatannya, selama ini Anies kerap mengangkat orang-orang yang tidak profesional sehingga manajemen dinas atau BUMD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut dia, permasalahan teknis di lapangan sangat berkaitan dengan kecakapan manajemen.

Tidak kalah penting, Pj Gubernur terpilih harus mampu membangun sistem komunikasi yang baik antara Pemprov DKI dengan masyarakat Jakarta seperti yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Ahok. 

Selama bertugas di Balai Kota, Ahok selalu mempersilakan warga Jakarta untuk datang membawa keluhan dan masukan. Kebiasaan baik itu hilang sejak Anies berkuasa.

Menurut dia, saluran komunikasi warga dengan gubernur sangat penting karena masyarakat yang paling tahu apa saja isu yang mesti ditangani di daerahnya. 

"Hal itu (membangun komunikasi) penting. Selama ini komunikasi yang dibangun itu hanya dengan kelompok tertentu. Sekarang warga mau berkomunikasi dengan gubernur susah, beda dengan era Ahok," ujar Tigor.

Terakhir dan tidak kalah penting, ia berharap Pj Gubernur sampai 2024 bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Sosok yang terpilih harus punya kapasitas yang bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selama ini kan enggak ada harmoni antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat," ucapnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 16 September 2022.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo