POLHUKAM

PDIP Ingatkan SBY Hati-hati Jangan Ganggu Jokowi

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)


JAKARTA - PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa terdapat tanda-tanda penyelenggaran Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT, zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," papar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Menurut dia, justru di era pemerintahan SBY yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. 

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri karena cara menggelembungkannya bersifat instant," kata Hasto.

Menurut Hasto, pihaknya bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lebih jauh.


Pada kesempatan yang sama, Hasto menegaskan bahwa PDIP mempersilakan SBY untuk turun gunung. 

"Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung, agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," jelasnya.

Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar jika SBY ingin yang terbaik bagi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. 

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat," kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan penyandang gelar Doktor Ilmu Pertahanan tersebut.

Hasto menambahkan, apa yang disampaikan oleh SBY bahwa selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tidak pernah melakukan kecurangan pemilu mudah dipatahkan. Namun, dia menyerahkan agar para pakar pemilu kredibel yang menilai demokratis atau tidaknya selama 10 tahun Partai Demokrat memimpin Indonesia. 

"Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti," tegasnya.


Video Terkait:
SBY dan AHY Yang Menuduh Presiden Jokowi
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo