POLHUKAM

PILPRES 2024

Kalem Saja Menjawab Ketakutan SBY

Tujuannya Mengikat Nasdem dan PKS

SBY. (Cnnindonesia.com)
SBY. (Cnnindonesia.com)


JAKARTA - Tuduhan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghebohkan jagat politik. Potensi kecurangan pemilu didengungkan untuk menarik simpati rakyat. Sebetulnya sinyalemen yang disampaikan pendiri Partai Demokrat itu biasa dalam alam demokrasi, apalagi berasal dari partai yang berdiri di luar kekuasaan.

Presiden keenam Indonesia itu mengatakan, ada upaya untuk mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa pihak yang menginginkan Pilpres hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY seperti terlihat dalam video potongan pidatonya saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis minggu lalu.

SBY mengaku mendapat kabar bahwa oposisi seperti Partai Demokrat dicegah untuk mengusung capres-cawapres sendiri. Menurut SBY, upaya tersebut merupakan tindakan jahat.

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.


Dia menegaskan bahwa rencana politik semacam itu jahat. Menurutnya, pemilu adalah kesempatan rakyat untuk menggunakan hak memilih atau dipilih. 

"Menginjak-injak hak rakyat, bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat,” imbuh SBY.

Lebih lanjut SBY mengingatkan bahwa dalam 10 tahun pemerintahannya tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada pemilu, apalagi mencegah partai lain mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres. 

"Dan ingat, selama 10 tahun lalu di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ucap SBY.

Menuduh Jokowi

Merasa tersindir dan tersinggung, PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa angkat bicara merespons pernyataan tajam SBY. 

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, rapat pimpinan nasional (rapimnas) suatu partai politik hendaknya bertujuan politik kebenaran, bukan politik fitnah dengan pesan menuduh.

"Inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung kepada pemerintahan Bapak Jokowi," kata Hasto saat konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).

Bila SBY memang mendapat tanda-tanda Pemilu 2024  akan berlangsung tidak jujur dan adil, lanjut Hasto, seharusnya ia menyampaikan sesuai prosedur. 

"Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan ke KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada pemilihannya (anggota KPU), Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," ujarnya.

Hasto juga heran SBY menuding ada skenario dua pasangan calon saja pada Pilpres 2024. Padahal, mayoritas pengamat politik, bahkan tokoh parpol sekaliber Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, meyakini paling tidak ada tiga atau empat paslon di Pilpres 2024.

"Kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ucapnya.

Hasto tekankan bahwa soal pengajuan capres dan cawapres telah diatur UU yang berbasis pada UUD NRI Tahun 1945. 

Saat ini UU mengatur ambang batas pencalonan (presidential threshold), yakni 25 persen perolehan suara pemilu atau 20 persen suara gabungan parpol di parlemen.

"Ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama, termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," kata dia.

Menurutnya, presidential threshold dibangun demi membangun pemerintahan yang efektif. Pasangan calon yang terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral kuat ditopang rakyat, tetapi juga basis dukungan kursi di parlemen yang memungkinkan pemerintah hasil pemilu dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena dukungan dari paling sedikit 20 persen anggota DPR.

Karena itu, Hasto menilai pernyataan SBY tentang potensi kecurangan Pemilu 2024 menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta.

"Harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat," tuturnya.

Dia tegaskan bahwa apa yang disampaikan SBY pada Rapimnas itu jauh dari sifat negarawan.

Ia menyebut dalam situasi rakyat yang tengah menghadapi situasi tidak mudah akibat tekanan global dan pandemi yang belum usai, pemimpin-pemimpin nasional seharusnya menyampaikan hal-hal yang positif.

"Tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," kata Hasto.

Jawaban KPU Kalem

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idham Holik, merespons lebih kalem saat diminta menanggapi kekhawatiran SBY.

Idham menjamin Pemilu 2024 akan dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Ia juga menjamin tidak ada intervensi pihak lain di luar UU Pemilu. 

"Iya, kami tidak ada intervensi. Jadi begini, pencalonan capres dan cawapres itu sepenuhnya kewenangan parpol atau gabungan parpol. Kami nanti akan memproses pencalonan tersebut sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," kata Idham, dikutip dari CNN Indonesia.

Ia juga menjamin pelaksanaan Pemilu akan berpendoman pada prinsip-prinsip integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

"Dan KPU mempersilakan dan mengajak pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis, dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik," kata dia.

Lebih lanjut Idham mengingatkan pemilih atau publik pemilu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada di pusat maupun daerah-daerah.

"Kesimpulannya, kami akan memberikan pelayanan yang setara kepada siapapun," ujar Idham.

Wajar Waspada

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, dalam sebuah tahapan menuju penyelenggaraan pemilu memang perlu ada kewaspadaan dan pengawasan. 

"Bagaimanapun juga ini adalah kompetisi politik yang tensinya bisa tinggi," katanya kepada Info Indonesia. 

Adanya kewaspadaan seperti tercermin dalam pernyataan SBY sebaiknya ditanggapi positif dan wajar, termasuk oleh jajaran pemerintah, partai pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat 

Wanti-wanti dari SBY bisa menjadi dorongan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil.

"Di sinilah semua harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kecurangan," ucapnya.

Ia mengingatkan KPU dan Bawaslu agar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara akuntabel serta transparan. 

"Mereka juga bisa membuka ruang partisipasi. Dengan bekerja di ruang yang terang benderang saya rasa bisa meminimalisir kecurangan," tambahnya.

Ikat Nasdem-PKS

Sementara itu, analis politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai, sangat wajar jika SBY menyatakan pendapatnya soal Pemilu 2024. 

Dugaan SBY akan skenario curang bisa jadi berdasarkan pengalaman yang menimpa dirinya sendiri bersama Partai Demokrat beberapa waktu silam.

Jerry bahkan menganggap kekhawatiran SBY atas kecurangan Pemilu 2024 sama nilainya dengan kepedulian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap negara dan bangsa. 

"Memang setiap narasi atau yang menerjemahkan berbeda-beda. Saya kira tak ada yang salah jika SBY memperingatkan akan adanya kecurangan," kata Jerry.

Bagi Jerry, pernyataan SBY dalam Rapimnas lalu itu sangat normatif dan wajar, hanya bersifat imbauan agar pemilu berjalan dengan skema jujur dan adil serta berintegritas.

Namun, tetap saja dugaan SBY harus diwaspadai dan diantisipasi oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Jerry juga melihat potensi kecurangan tetap ada, lebih spesifiknya dalam bentuk politik identitas yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan calon tertentu. 

“Selagi masih ada bayang-bayang dan gurita oligarki maka sulit bagi pemilu untuk berlangsung jujur,” terangnya.

Di sisi lain, pernyataan SBY itu bisa juga ditangkap sebagai peringatan untuk Partai Nasdem dan PKS, yang diketahui sedang menjalin komunikasi intens dengan Demokrat untuk merancang koalisi. SBY sebetulnya mengingatkan kedua partai itu untuk tidak bermain dua kaki. 

"Memang kalau hanya dua pasangan dalam pilpres maka koalisi gemuk pasti terjadi dan bisa mengulang era Jokowi," jelasnya.

Karena itu, Jerry menilai lebih aman buat Demokrat untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Nasdem dan PKS. 

"Komunikasi dan politik sowan jangan sampai putus. Setelah itu, baru segera menetapkan pasangan Anies Baswedan dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat) menjadi capres dan cawapres," katanya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 19 September 2022.


Video Terkait:
SBY dan AHY Yang Menuduh Presiden Jokowi
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo