POLHUKAM

PEMILU 2024

KPU Pertimbangkan Usulan Megawati Soal Nomor Urut Parpol

Anggota KPU Idham Holik. (Detik.com)
Anggota KPU Idham Holik. (Detik.com)


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum RI akan mengkaji usulan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 yang tidak perlu diganti.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2022).

"Masukan tersebut dipertimbangkan dan akan diusulkan dibahas di internal KPU terlebih dahulu sebelum dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah sebagaimana Pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," jelasnya.

Menurut dia, usulan dari Megawati tersebut mau tidak mau harus mengubah aturan yang tertuang dalam UU Nomor 7/2017 Pasal 75 ayat 4.

"Terkait perubahan materi dalam PKPU tersebut harus dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah," ujar Idham.


Dijelaskan Idham, KPU dalam menyelenggarakan pemilu ingin mewujudkan pesta demokrasi yang partisipatif dengan adanya ruang deliberatif bagi stakeholder, masyarakat sipil dan aktivis untuk memberikan masukan.

"KPU sangat mengapresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan masukan atau usulan, agar dalam pengaturan atau kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik lagi," terangnya.

Idham menambahkan bahwa ruang deliberatif tersebut dalam rangka mengimplementasikan norma-norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (b) dan (c) UU Nomor 7/2017.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor urut parpol peserta Pemilu 2019 tidak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya.

"Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan, tapi pengalaman dua kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden dan ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai," kata Megawati dalam keterangannya di Seoul, dikutip Sabtu (17/9/2022).

"Kan, secara teknis itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak," tambah Presiden Ke-5 RI itu.


Video Terkait:
Presiden Tidak Bisa Mengubah Isi UUD 45
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo