POLHUKAM

BLT Bentuk Ketidakberpihakan Pada Rakyat

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi (Net)
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi (Net)


JAKARTA - Dalih pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah pembengkakan subsidi adalah bukti cara berpikir pemerintah telah berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menginstruksikan pemerintah untuk membangun ekonomi yang berkeadilan. 

Begitu kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi saat diwawancarai Info Indonesia, Selasa (20/9/20222).

"Tugas pemerintah, di antaranya, adalah mengelola keuangan negara. Sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," tegas Ridho. 

Dia menjelaskan, sejatinya pemerintah seharusnya mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Dalam situasi tertentu, kata Ridho, jika diperlukan uang negara bisa dihabiskan untuk memberi subsidi kepada rakyat.

Alih-alih mengalihkan subsidi BBM, Ridho pun mempertanyakan kepada pemerintah mengapa proyek-proyek yang menuai kritik dari masyarakat tidak dihentikan, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 


"Rakyat miskin di Indonesia masih banyak. Penduduk yang lapar tidaklah sedikit. Mengapa uang yang ada malah digunakan untuk membangun ibu kota baru yang menurut tidak sedikit orang, dirasa belum perlu," jelasnya.

Cara pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pasca kenaikan harga BBM pun memang menjadi hal yang rumah. Hal serupa pun dilakukan oleh negera-negara maju dengan PDB tinggi di dunia seperti di Austria dan Belanda. 

Bahkan, kata Ridho, di luar negeri bantuan sosial dapat berikan hingga bertahun-tahun. Bantuan tersebut juga diberikan kepada warga pendatang yang sedang melakukan studi dan memiliki keluarga di negara tersebut. 

Ridho mengatakan, bantuan sosial yang direncanakan Pemerintah Indonesia setelah kenaikan BBM kembali menyisakan tanda tanya baru

Pertama, anggaran bantuan sosial sebesar Rp24,27 triliun, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran subsidi yang direncanakan di dalam APBN 2022, sebesar Rp152.2 triliun. Kemudian direvisi menjadi Rp502.4 triliun per Juli 2022 dan telah terpakai sebesar Rp62,7 triliun. 

"Kita bertanya, mengapa sisa anggaran subsidi tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk bantuan sosial?" katanya.

Kedua, bantuan sosial sebesar Rp600 ribu tidaklah cukup. Ini diperkuat dengan pernyataan Eksekutif Direktur CORE Indonesia, yang mengatakan bahwa bantuan sebesar itu belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan beranggotakan lebih dari dua orang.

Ketiga, bantuan sosial yang hanya empat bulan, rasanya hanya menjadi pelipur lara yang ala kadarnya. Sedangkan BBM naik selamanya kecuali diturunkan lagi di kemudian hari. 

Maka, kata Ridho, yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan inflasi yang terjadi sebesar 7 sampai 9 persen. Bahkan inflasi komponen bergejolak diperkirakan menembus 15 persen. Ridho mengatakan, inflasi sebesar itu sangat mungkin berdampak terhadap masyarakat luas, lebih lama dari sekedar empat bulan. 

"Jika ditambah pengalaman distribusi bantuan sosial yang sudah-sudah, di mana salah alamat dan kecepatan penyaluran menjadi isu utama, kedua hal tersebut dapat memperparah dampak inflasi yang akan terjadi," ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan beberapa hal yang tersebut, bantuan sosial sebesar Rp600 ribu selama empat bulan lebih menjadi sebuah fallacious justice, atau keadilan yang mengecoh.

"Bantuan sosial diberikan untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan keadilan, namun kenyataannya lebih menunjukkan yang sebaliknya," katanya.


Video Terkait:
Partai Ummat: Ngabalin Seperti Dukun
Editor: Amelia