WARNA-WARNI

Ditjen Hubdat Gelar Rapat Konsolidasi Benahi Penyelenggaraan Angkutan Perintis

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi, dalam acara Rapat Konsolidasi Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis dan Formula Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (21/9/2022). (Istimewa)
Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi, dalam acara Rapat Konsolidasi Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis dan Formula Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (21/9/2022). (Istimewa)


JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, menggelar rapat konsolidasi membahas tentang penetapan lintas penyeberangan perintis dan formula subsidi angkutan penyeberangan perintis tahun 2022.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi menyatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setahun sekali untuk memberikan masukan dan saran untuk membenahi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.

"Acara ini sangat penting sekali untuk mengevaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis pada tahun berjalan dan sebagai forum untuk saling bertukar ilmu, gagasan dan saran demi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang semakin baik pada tahun yang akan datang,” kata Junaidi dalam keterangan kepada media, Rabu (21/9/2022).

Ditjen Hubdat, kata Junaidi, ingin mencerminkan optimisme penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.

Dia mengatakan, angkutan penyeberangan perintis sebagai salah satu bagian dari sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional hendaknya dapat bangkit dan berbenah dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi anggaran subsidi yang tersedia.


Menurut Junaidi, rata-rata anggaran subsidi angkutan perintis yang dialokasikan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir atau selama tahun 2018-2022 yaitu sebesar Rp481,1 miliar.

Alokasi anggaran subsidi ini, kata dia, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan jumlah lintas yang dilayani. Namun, untuk tahun anggaran 2023, terkait angkutan penyeberangan perintis mengalami penurunan.

"Ini harus kita sikapi bersama, pelayanan harus berjalan namun harus mempertimbangan prioritas yang akan kita lakukan."

Junaidi menyampaikan saat ini di Indonesia terdapat 259 pelabuhan penyeberangan dan 358 lintas penyeberangan, di antaranya 69 lintas komersil dan 289 lintas perintis, serta 422 kapal.

Tahun 2022, terdapat 289 lintas dari 335 lintas telah terlayani sesuai dengan target renstra dengan total kapal yang di subsidi sebanyak 106 kapal. Terkait pengelolaan kapal perintis penyeberangan, operator kapal swasta hanya sebanyak 5% (6 unit) yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN dan BUMD yang merupakan kapal dibangun oleh Pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, kata dia, saat ini tidak ada pembangunan kapal dan masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani, karena keterbatasan kapal/sarana.

Melalui rapat konsolidasi ini, juga dibahas sejumlah permasalahan dan solusi yang dapat ditempuh. Misalnya, terkait permasalahan lintas penyeberangan mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun anggaran, solusinya yaitu dengan koordinasi dan komunikasi serta peranan dari seluruh pemangku kepentingan.

Sementara terkait permasalahan operasional dan pelayaran, solusinya yaitu perlu adanya peningkatan sistem monitoring yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, persoalan terkait evaluasi dan pengawasan, solusinya dengan menyediakan layanan keperintisan dengan sistem tahun jamak atau Buy The Service dengan kepastian investasi, sehingga menarik minat swasta.

Melalui kegiatan rapat konsolidasi ini juga diharapkan dapat mengevaluasi penyelenggaraan angkutan perintis Tahun Anggaran 2022, juga untuk membahas usulan lintas penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2023, yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebelum ditetapkan dalam Surat Keputusan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023 dan akan dijadikan sebagai dasar proses lelang keperintisan yang akan dilaksanakan bulan November 2022.

Rapat Konsolidasi kali ini diikuti sebanyak 182 orang, yang terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi, BPTD, Kementerian/Lembaga/Badan/Instansi lain termasuk BUMN dan BUMD, perusahaan penyedia layanan angkutan penyeberangan.

Hadir sebagai pembicara, yaitu perwakilan BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan; Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ani Rahmawati; Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Raden Yogi Nugraha; dan Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Hubdat, Avi Mukti Amin.

Editor: Saeful Anwar