POLHUKAM

Mega Kaget Ada Dewan Kolonel

Tekanan Halus Dibumbui Persaingan Internal

Ilustrasi. (BBC)
Ilustrasi. (BBC)


JAKARTA - Tampaknya ada yang tidak beres di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ciri khas tegak lurus kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sepertinya sudah mulai luntur. Dugaan itu tak lepas dari terbentuknya Dewan Kolonel yang digagas oleh salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel adalah Johan Budi. Ia mengatakan, misi tim itu dibentuk memang dalam rangka persiapan Pilpres 2024 mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

Namun, sambungnya, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Mereka pun, akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.

"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres 2024 itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9/2022).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal capres. Langkah tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.


"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," kata Hasto.

Ia mengatakan, telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.

"Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," ujarnya.

Puan Normatif

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi ihwal langkah sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel dengan tujuan meningkatkan citra serta elektabilitas Puan jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, pembentukan Dewan Kolonel merupakan hal yang sah-sah saja selama didasarkan pada semangat gotong royong. Karena sejatinya, ia meminta seluruh kader PDIP mengutamakan gotong royong dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024.

"Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (21/9/2022).

Ia berharap, nantinya Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai dan turun langsung ke lapangan, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Putri Megawati tersebut juga mengingatkan, bentuk kegiatan yang dilakukan kader haruslah membuahkan hasil positif untuk internal PDIP. Puan kembali berpesan agar semua kader PDIP mengedepankan prinsip gotong royong.

"Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan," tuturnya.

Tekanan Halus Kader

Dosen FISIP Universitas Surakarta (UNSA), Djoko Sutanto mengatakan, munculnya Dewan Kolonel merupakan suatu penegasan bahwa prinsip tegak lurus dan satu komando dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah harga yang tidak boleh ditawar. 

Ia curiga, pembentukan Dewan Kolonel dilandasi oleh tidak segera dimunculkannya capres dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.

"Kemunculan Dewan Kolonel merupakan tekanan secara halus kepada Megawati untuk segera memberikan sinyal atau bahkan memutuskan siapa sebenarnya capres yang dikehendaki untuk diusung," kata Djoko kepada Info Indonesia. 

Terkait apakah Dewan Kolonel benar-benar tulus untuk mendukung Puan sebagai capres pada Pilpres 2024, menurut Djoko itu masih abu-abu. Dalam pandangannya, elektabilitas capres masih menjadi pertimbangan utama bagi sebagian politisi PDIP yang berfikir secara rasional. 

Akan tetapi, kalau pilihan ketua umum partai nantinya tetap jatuh pada Puan, mereka harus memegang prinsip tegak lurus yang telah digariskan partai. Meskipun Djoko yakin mereka tahu resiko yang akan ditanggung.

Menurut pengamatannya, saat ini sebagian besar politisi PDIP merasa galau dengan belum dimunculkannya capres oleh ketua umum. Sebab bagaimanapun juga, waktu semakin dekat dan mereka saat ini belum bisa bekerja untuk Pilpres 2024.

"Sementara untuk bisa mensukseskan perhelatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa secara instan," tegasnya.

Dimulainya Persaingan Internal

Pembentukan Dewan Kolonel yang disebut-sebut untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon presiden alias capres pada Pemilu 2024 memang agak janggal. Anggota DPR terkesan mendahului langkah dari Megawati.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel ini menunjukkan adanya kompetisi di internal PIDP. Kompetisi di internal partai, menurutnya sudah dimulai.

Kompetisi yang dimaksud adalah persaingan antara Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan diusung sebagai capres di Pemilu 2024.

"Pembentukan Dewan Kolonel ini saya kira juga mengindikasikan bahwa memang kompetisi internal sudah dimulai," kata Arya saat dikonrfirmasi.

Arya menjelaskan, kompetisi tersebut sudah jelas dan dilakukan secara terang-terangan meski kelompok pendukung Ganjar belum unjuk gigi. Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa Puan Maharani memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat karena tingkat elektabilitasnya masih di bawah 10 persen.

Kata Arya, Puan menghadapi situasi yang berat untuk meningkatkan angka tersebut, mengingat waktu pendaftaran capres semakin mendekat.

"Di saat yang sama beliau juga harus berkompetisi dengan nama-nama lain yang tingkat elektabilitasnya sudah di atas 15 persen," ujarnya.

Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, ada dua pertimbangan terkait terkait pembentukan Dewan Kolonel.

Pertama, elektabilitas Puan masih rendah atau masih kecil, maka perlu ditingkatkan. Salah satu caranya dengan membentuk Dewan Kolonel. Kemudian yang kedua, menurutnya, tim ini dibentuk untuk mendorong Puan bisa menyangi Ganjar Pranowo yang kekinian di berbagai survei elektabilitasnya tinggi.

Menurutnya, setiap perorangan di Fraksi PDIP DPR berhak mendukung siapa pun termasuk Puan Maharani.

"Apakah dengan tim ini akan menyulitkan Ganjar atau tidak, atau seperti apa, tentu ini bagian dari pada ikhtiar bagian dari usaha PDIP untuk bisa memuluskan Puan menjadi capres," kata Ujang.

Ia menyebut, ruang ganjar untuk maju Pilpres 2024 akan semakin sempit jika ruangnya ditutup oleh partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.

"Suka tidak suka pada saat yang sama akan bersaing akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja melalui Dewan Kolonel ini akan menyulitkan Ganjar. Karena sama-sama jalan Puan jalan, Ganjar jalan dalam konteks membangun pencitraan," kata dia.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 22 September 2022.


Video Terkait:
Suami Pergoki Istrinya Bercinta dengan Oknum Anggota DPRD
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo