POLHUKAM

Saatnya Rakyat Papua Menikmati Kekayaan

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kehadiran lembaganya di tengah-tengah masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua dan Papua Barat semata-mata hanya ingin menjadi teman.

"Teman yang saling mengingatkan dan mengontrol agar pengelolaan Bumi Cenderawasih dilakukan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Oleh karena itu, KPK bergerak untuk menanggulangi persoalan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

"Musababnya, dengan segala kemewahan dan besarnya anggaran yang dikelola seharusnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Tidak ada lagi kasus gizi buruk, pemadaman listrik atau kelaparan. Sudah saatnya masyarakat Papua menikmati kekayaan dari wilayah yang mereka tinggali saat ini," jelas Ali.

Dia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak semata-mata hanya upaya represif melalui penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Namun, juga melalui upaya pencegahan dengan perbaikan sistem dan tata kelola guna menutup celah-celah rawan korupsi.


"Dengan demikian, kesempatan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi menjadi tertutup," ujar Ali.

Dalam pengelolaan anggaran, KPK melalui Direktorat Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) aktif memberikan pendampingan, mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga proses evaluasi.

"Harapannya, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan bersih dan akuntabel, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Papua," kata Ali.

Bahkan, KPK aktif mengedukasi para mahasiswa di Papua yang akan menjadi generasi penerus bangsa melalui berbagai kegiatan kuliah umum, seperti penanaman nilai-nilai integritas

"Nilai yang akan menjadi tameng para mahasiswa kelak jika menduduki jabatan di sektor pelayanan publik. Penanaman nilai integritas tersebut juga diberikan kepada para 'stakeholder' atau para pemangku kepentingan," jelas Ali.

Dia pun membeberkan sejumlah program yang telah dilakukan KPK demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua. Sejumlah program tersebut di antaranya mewujudkan Papua Terang.

"Masih teringat, tahun ini KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam mewujudkan program Papua Terang. Untuk mewujudkannya, KPK berkoordinasi dengan tiga instansi terkait yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN Persero, dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penertiban aset," papar Ali.

Program tersebut dilaksanakan untuk mengaliri listrik kepada sebanyak 433 desa di Papua dan Papua Barat sesuai dengan data desa di Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2019. Program Papua Terang dilaksanakan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang akan dialiri listrik seperti perluasan jaringan distribusi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) hybrid.

Kemudian, dalam memajukan pariwisata Papua, KPK juga hadir melalui kegiatan koordinasi dan supervisi untuk melakukan mitigasi risiko korupsi pada pengelolaan dana pariwisata.

"Hal ini untuk mendorong kemajuan potensi pariwisata di Papua, sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Papua," ucap Ali.

KPK mencatat sejumlah intervensi yang telah dilakukan pada sektor ini di antaranya penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2020, koordinasi dan supervisi dana hibah pariwisata di Bali dan yang terbaru, koordinasi dan supervisi sektor pariwisata empat provinsi pada 2021, kajian dan monitoring serta evaluasi tata kelola sektor pariwisata pada 2021-2022.

Kemudian dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK dalam sektor pariwisata, yaitu pertama perbaikan tata kelola pemerintah berupa tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema lainnya yang berkaitan dengan transfer dana ke daerah. Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa program strategis, bantuan untuk pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, KPK membentuk Penyuluh Antikorupsi Papua. Melalui upaya pendidikan antikorupsi, KPK juga melakukan bimbingan teknis bagi para dosen dan civitas lainnya untuk mengikuti program penyuluh antikorupsi.

"Hal ini juga menandakan bahwa KPK ingin berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sudah saatnya di setiap penjuru negeri terdapat agen-agen antikorupsi," beber Ali.

KPK juga hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pelaku usaha di Bumi Cenderawasih untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas, sehingga akan terwujud iklim usaha yang sehat.

"Melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan Bumi Papua dapat menampakkan wajah aslinya yakni sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," kata Ali.

Hal itu dapat terjadi jika pada proses pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan berani untuk mengatakan tidak pada korupsi. Untuk mewujudkannya, KPK juga membutuhkan dukungan dari masyarakat Papua.

Program yang juga dilakukan oleh KPK adalah desa antikorupsi. Ali menyebut dengan besarnya Dana Desa yang didapatkan oleh Provinsi Papua dan Papua Barat, KPK turut hadir untuk memberikan pendampingan pengelolaan dana.

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat harus dikelola sebaik mungkin demi memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

"Pendampingan ini sejalan dengan program Desa Antikorupsi KPK yang memiliki semangat pengelolaan desa yang bersih, akuntabel dan transparan serta dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, sehingga pemanfaatannya lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat," tutur Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga kepala daerah di Papua sebagai tersangka yakni Bupati Mimika, Eltinus Omaleng (EO), dalam dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika. Kemudian, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), terkait dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Mamberamo Tengah. Terakhir adalah Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Aksi demonstrasi "Save Gubernur Papua Lukas Enembe" dilakukan Koalisi Rakyat Papua di Kota Jayapura, Selasa (20/9/2022). Mereka meminta agar KPK mencabut status tersangka terhadap Lukas Enembe.

KPK pun menegaskan penyidikan yang telah dilakukan terkait dugaan korupsi di Papua murni dalam rangka penegakan hukum tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 22 September 2022.


Video Terkait:
Ahok Akan Bantu Sandiaga Uno di Pilpres 2024
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo