POLHUKAM

Politik Memanas, ASN Tetap Netral Profesional

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Net)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Net)


JAKARTA - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk harus tetap sebagai tenaga profesional di tengah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal itu sebagaimana penjelasan UU 5/2014 tentang ASN, di mana ASN profesional berarti mereka yang senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dinamika politik untuk mencari pemimpin terbaik silakan berlangsung. Ibaratkan mesin mobil, tentu situasi politik akan memanas. Namun, posisi ASN harus tetap sebagai tenaga profesional," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam acara penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi untuk mengawal netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Mantan Kapolri ini menyampaikan, meskipun memiliki hak pilih, ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu dalam kontestasi di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal tersebut telah dimuat dalam UU 5/2014 tentang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut, Tito menyambut baik penyelenggaraan kegiatan penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi. Yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara, untuk mengawal netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Dia berpendapat, penandatanganan keputusan bersama yang berisi pedoman pembinaan serta pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal itu dapat memastikan ASN tetap berada di posisi profesional dan netral dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin terbaik bagi Indonesia.


"Dengan adanya komitmen di tingkat pusat ini, kami Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KASN, dan Bawaslu bersepakat biarlah siapa pun yang bertanding di tingkat pusat, daerah, atau legislatif, untuk menentukan pemimpin terbaik. Kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap berada di posisi netral," ucap dia.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, keputusan bersama tersebut bernilai penting dalam mewujudkan birokrasi di Tanah Air yang netral dan sumber daya manusia (SDM) ASN yang mampu mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Melalui kegiatan ini, dia berharap dampak penegakan netralitas ASN tidak hanya dirasakan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta oleh pemerintahan pusat, tetapi juga berdampak luas bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni, menyampaikan, kegiatan penandatanganan keputusan bersama tersebut dapat terlaksana karena adanya komitmen bersama di antara lima instansi dalam mengawal jalannya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Menurut dia, dukungan dari seluruh pihak, terutama lima instansi tersebut, dapat menyukseskan Pemilu 2024 yang menjadi titik awal membawa Indonesia mempersiapkan diri menjadi negara maju.

"Dukungan dari semua pihak diharapkan agar pemilu 2024 sukses membawa Indonesia mempersiapkan diri menjadi negara maju," kata dia.

Setelah ditandatangani keputusan bersama tersebut, Kementerian PAN-RB akan mengadakan sosialisasi mengenai langkah yang harus dilakukan oleh ASN, pejabat pembina kepegawaian, ataupun pejabat berwenang, dalam memperteguh netralitas ASN dan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelanggar netralitas itu.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 23 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo