POLHUKAM

Enggak Perlu Buru-buru Ubah Status Pandemi

Wakil Presiden Maruf Amin. (Antara)
Wakil Presiden Maruf Amin. (Antara)


JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mengarah ke endemi, namun pemerintah tidak ingin terburu-buru mengubah status itu. Wapres menilai penanganan pandemi di Indonesia saat ini sudah sangat baik.

"Kita memang, istilah kita itu mengarah dari pandemi ke endemi, tetapi memang ada negara yang sudah lebih dulu mengatakan dalam penanganan Indonesia memang sudah sangat baik. Tapi untuk memastikan, pemerintah masih butuh beberapa saat untuk memastikan lagi, jadi bersifat hati-hatilah kita," kata Wapres di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/9/2022).

Wapres mengingatkan, kondisi akan sangat mungkin berubah. Sehingga, untuk menyatakan bahwa saat ini sudah endemi, pemerintah masih menunggu. 

"Jangan sampai kita terburu-buru, kemudian ternyata belakangan ada (kenaikan kasus), kita pasti dulu, di posisi tidak ada gejolak," kata dia.

Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 21 September 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 2.384 kasus kasus. Sehingga, total kasus mencapai 6.415.328 sejak COVID-19 melanda pada Maret 2020.


Kasus sembuh juga bertambah 2.991 orang. Sehingga totalnya mencapai 6.231.970 kasus, sementara pasien meninggal bertambah 18 orang menjadi total 157.948 sejak awal pandemi COVID-19.

Sedangkan untuk vaksinasi yang dilakukan, pemerintah telah menyuntikkan dosis pertama COVID-19 di Indonesia sejumlah 204.388.537 dosis, dosis kedua sebanyak 170.997.002 dosis, vaksinasi ke-3 mencapai 62.879.386 dosis, serta vaksinasi ke-4 adalah 566.853.

Sementara, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, berpendapat, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih perlu diberlakukan agar masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan.

"Dengan adanya status PPKM, semua diingatkan bahwa status masih pandemi," ujar Dicky di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, PPKM terbukti efektif dalam mengendalikan kasus COVID-19, sekaligus mengejar capaian vaksinasi agar lebih tinggi. 

"Sehingga, saya menyarankan PPKM dipertahankan, tentu dengan level yang minimal," katanya.

Dia menilai jika PPKM tidak lagi diberlakukan, terbuka potensi risiko di mana masyarakat akan abai terhadap protokol kesehatan. 

"Sebetulnya PPKM bisa saja dicabut, itu kewenangan pemerintah. Tapi, dampaknya bisa merugikan ketika masyarakat abai prokes dan vaksinasi," tuturnya.

Dicky mengakui situasi COVID-19 di dalam negeri saat ini memang cenderung terkendali, tapi masyarakat harus tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir.

"WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menyatakan ujung pandemi sudah terlihat, tapi jangan sampai belum mencapai akhir pandemi kita sudah menyatakan menang atau selesai," tuturnya.

Hal senada disampaikan epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono. Menurutnya, PPKM masih dapat digunakan sebagai kontrol pembatasan sosial.

Sejumlah aturan yang menekankan pentingnya jaga jarak masih efektif diterapkan dalam aktivitas masyarakat. Namun, dengan syarat, PPKM tetap diterapkan menggunakan sistem leveling. Sebab, leveling mempengaruhi pembatasan suatu daerah melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat.

Misalnya, pada di zona level I, pelonggaran yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah melepas masker di ruangan yang terbuka dan sepi, seperti arahan yang sempat diberikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu. Sedangkan, pada zona di level selanjutnya, protokol kesehatan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 23 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo