POLHUKAM

Sudrajad Dimyati, Hakim Agung yang Tangani Perkara Bareng Kakak Ganjar Pranowo

Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)
Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dari 10 tersangka, satu diantaranya merupakan Hakim Agung Kamar Perdata pada MA, yakni Sudrajad Dimyati (SD). Dia diduga menerima suap Rp800 juta dalam pengurusan perkara kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Setelah Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka, ramai-ramai media massa menelusuri rekam jejak Sudrajat Dimyati. Utamanya, jejak masa lalu Sudrajad Dimyati terkait dengam skandal "lobi toilet" di Gedung DPR RI, ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung pada 2013.

Meski ketika itu Sudrajat Dimyati gagal menjadi hakim agung karena skandal tersebut, dan dirinya disebut tidak terbukti melanggar kode etik kehakiman, sehingga masih berpeluang mencalonkan diri menjadi hakim agung.

Terlepas dari skandal "lobi toilet" di Gedung wakil rakyat, wartawan Info Indonesia menelusuri kasus pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang melibatkan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung dalam perkara tersebut, sebagaimana yang diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri.


Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga (PN) Semarang, maka kasus pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana di tingkat kasasi telah diputus pada 6 Oktober 2020.

Terpampang di SIPP PN Semarang, hakim tingkat kasasi yang menangani perkara tersebut terdiri atas Hakim Ketua: H. Hamdi; Hakim Anggota 1: H. Fauzan; dan Hakim Anggota 2: Rahmi Mulyati.

Lantas di mana keterlibatan Sudrajad Dimyati?

Nama Sudrajad Dimyati justru ada dalam perkara lain bersama dua majelis hakim tingkat kasasi yang menangani perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun nomor perkara perdata PMH itu 43/Pdt.G/2021/PN.Sgn di Pengadilan Negeri (PN) Sragen, Jawa Tengah.

Penggugat dalam kasus tersebut adalah Eko Budiarto dan tergugatnya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Moro dkk. Perkara ini sedang berlangsung di tingkat kasasi dengan majelis hakimnya yaitu Ketua Majelis: Syamsul Ma’arif; Anggota Majelis 1: Sudrajad Dimyati; dan Anggota Majelis 2: Pri Pambudi Teguh.

Selain Sudrajad Dimyati yang rekam jejaknya sudah trending karena sebelumnya terlibat skandal "lobi toilet" pada 2013, sosok Pri Pambudi Teguh juga merupakan keluarga atau kakak kandung dari politikus PDIP Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ketika informasi ini diverifikasi kepada Ganjar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat (23/9/2022) hingga berita ini diturunkan, Sabtu (24/9/2022), Ganjar tidak memberikan jawaban apa-apa. Ganjar hanya membacanya dengan bukti centang biru dua.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Dalam kasus tersebut, KPK total menetapkan 10 tersangka. Sebagai penerima, yaitu SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Redi (RD) dan Albasri (AB).

Sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Terkait dengan sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.

Selanjutnya oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

Dengan adanya penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Saat tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar Rp50 juta.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di MA dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Editor: Saeful Anwar