POLHUKAM

Kasus Suap di MA Menyakiti Perasaan Anggota Koperasi

Hakim Agung, Sudrajad Dimyati saat naik mobil tahanan KPK, usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)
Hakim Agung, Sudrajad Dimyati saat naik mobil tahanan KPK, usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)


JAKARTA - Dugaan tindak pidana korupsi 10 tersangka kasus suap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Mahkamah Agung (MA) dapat dikategorikan sebagai aktivitas mafia peradilan.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi menyatakan, sangat prihatin atas kejadian tersebut, karena telah mencederai proses hukum yang diharapkan dapat menjadi benteng terakhir pencari keadilan.

Dia mengatakan perbuatan itu dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan menyakiti perasaan anggota koperasi yang berjumlah seluruhnya 27 juta orang se-Indonesia.

"Tentu sangat merugikan anggota koperasi yang sedang memperjuangkan keadilan di meja hijau," kata dia dalam keterangan kepada media, Sabtu (24/9/2022).

Terkait salah satu tersangka bernama Yosep Parera yang merupakan kuasa hukum para tersangka pemberi suap, yang pernah menyatakan Kemenkop berupaya intervensi kepada MA dalam perkara tersebut, pihaknya berharap agar para tersangka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, secara adil, dan transparan, sehingga tidak menjadi preseden negatif di kemudian hari.


Kemenkop memastikan akan mengawal implementasi terhadap koperasi yang sudah mendapatkan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan telah disetujuinya proposal perdamaian (homologasi) antara para pihak yang bersengketa. Pengawasan itu dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah.

“Kami telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), Menteri Hukum dan HAM, Polri, dan Jaksa Agung untuk memastikan proses PKPU dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kami mengimbau agar seluruh pihak, khususnya anggota koperasi mengawal dengan sungguh-sungguh agar implementasi homologasi yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan tepat waktu,” kata Zabadi.

Anggota koperasi dinilai perlu turut berkontribusi meningkatkan perbaikan tata kelola dan perubahan manajemen yang konstruktif bagi pemenuhan kewajiban dan masa depan koperasi.

“Atas kejadian ini diharapkan agar putusan PKPU dan kepailitan yang berkaitan dengan koperasi tidak disusupi agenda atau kepentingan yang bersifat melanggar hukum."

Diketahui, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 10 tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara permohonan pembatalan homologasi KSP di MA, Jumat (23/9/2022).

Adapun ke-10 tersangka dalam kasus tersebut yakni sebagai penerima, SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Redi (RD) dan Albasri (AB).

Sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Editor: Saeful Anwar