WARNA-WARNI

Teten: Pemerintah Beri Perhatian Besar Untuk Majukan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara, juga Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (23/9/2022). (Dok. KemenkopUKM)
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara, juga Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (23/9/2022). (Dok. KemenkopUKM)


JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam beragam kebijakan untuk memajukan sektor tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan, Presiden RI, Joko Widodo telah menugaskan sejumlah menteri untuk menyiapkan satu juta wirausaha mapan baru di tahun 2024.

Adapun menteri-menteri yang ditugaskan adalah Menkop, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, untuk mencetak satu juta wirausaha mapan baru supaya di tahun 2024 mencapai 3,95 persen.

"Ini akan berimbas pada persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47 persen. Sementara untuk menjadi negara maju, kita perlu wirausaha minimum 4 persen,” kata dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara, Sekaligus Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Sulawesi Utara, di Gedung DPRD Sulut, Manado.

Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap koperasi dan UMKM disebut juga terfokus dalam sisi pembiayaan. Kini, perbankan beri tanggung jawab untuk memberikan porsi kredit minimal 30 persen dari total kredit mereka untuk UMKM.


Demi mewujudkan hal tersebut, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinyatakan bakal terus ditambahkan setiap tahun agar pertumbuhan kredit UMKM bisa selalu meningkat.

"Presiden juga menugaskan agar 40 persen belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Kalau ini dibelanjakan, maka akan menciptakan dua juta lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen tanpa investasi baru, bahkan Presiden menyampaikan kalau perlu 100 persen belanja pusat dan daerah untuk belanja UMKM," ujar Teten dalam keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (24/9/2022).

Pihaknya dinyatakan telah pula bersinergi dengan Kementerian BUMN guna menghadirkan program solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program itu merupakan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap keberlangsungan usaha nelayan.

Melalui program Solusi Nelayan, Teten mengharapkan setiap desa nelayan memiliki Pertashop yang dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai di SPBU.

Menurut dia, harga solar di nelayan yang berkisar Rp6-10 ribu masih terhitung murah. "Ada 11 ribu desa nelayan, tapi total SPBU hanya 388. Karena itu, mereka membeli eceran (sehingga perlu penambahan jumlah SPBU)."

Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Sulut, Teten meminta pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan potensi unggulan di provinsi tersebut.

"UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuatan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan," kata Menkop.

Editor: Saeful Anwar