DAERAH

Pemkab Lebak Optimalkan Edukasi Pencegahan Stunting

Petugas TPK menyosialisasikan stunting kepada masyarakat juga mencatat calon pengantin, ibu hamil dan bayi. (Antara/Mansur)
Petugas TPK menyosialisasikan stunting kepada masyarakat juga mencatat calon pengantin, ibu hamil dan bayi. (Antara/Mansur)


LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengoptimalkan kegiatan edukasi pencegahan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak akibat gagal tumbuh.

"Kita berharap melalui kegiatan edukasi itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak-anak mereka," kata Kepala Seksi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Lebak, Fany Hartati, Senin (26/9/2022).

Pemkab Lebak berkomitmen untuk percepatan penurunan prevalensi kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang mengganggu pertumbuhan anak sehingga badan anak lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusia.

"Kasus stunting di Kabupaten Lebak tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)," kata Fany.

Oleh karena itu, pihaknya melibatkan berbagai komponen instansi dan tim pendamping keluarga mengoptimalkan kegiatan edukasi untuk pencegahan stunting.


"Kita optimistis prevalensi kasus stunting bisa teratasi dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat yang rawan stunting," ujar Fany.

Menurut dia, saat ini penanganan stunting di Kabupaten Lebak sudah terbentuk "bapak asuh" yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan kasus stunting.

"Bapak asuh penanganan stunting itu mulai kepala desa, danramil, kapolsek, camat hingga orang dermawan. Dengan bapak asuh itu tentu mereka mendapatkan asupan gizi yang baik," jelas Fany.

Untuk pencegahan stunting, pihaknya menerjunkan tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.068 tim dengan anggota 3.204 orang, terdiri atas petugas kesehatan, kader KB dan kader PKK.

Menurut Fany, TPK mendapatkan honor dari Pemkab Lebak untuk melakukan pendataan sebesar Rp100.000 dan kunjungan Rp10.000 per orang.

"Para TPK itu melakukan kunjungan ke pelosok desa untuk mencatat calon pengantin, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, persalinan hingga balita. Para TPK itu nantinya melaporkan kepada Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak," jelasnya.

Jika ditemukan ibu hamil kekurangan gizi bisa ditangani secepatnya agar tidak melahirkan anak stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lebak, Nurul Isneini, mengatakan bahwa kasus stunting tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan semua pihak. Saat ini, kasus stunting dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya asupan gizi, ekonomi, pendidikan, infrastruktur air bersih dan lingkungan. Namun demikian, pihaknya optimistis kasus stunting di Lebak menurun dengan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran badan balita yang dilakukan pada Juni 2022 menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting sudah berkurang dari 6.495 orang menjadi 5.596 orang atau 5,5 persen dari total 101.073 anak yang menjadi sasaran pengukuran.

"Kami optimistis kasus stunting di Lebak bisa menurun 14 persen hingga 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo," kata Nurul.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo