EKONOMI

Sukses Tekan Inflasi, 10 Provinsi Diguyur Rp10 Miliar

Enggak Adil Buat Daerah yang Ngos-ngosan

Ilustrasi. (Cermati.com)
Ilustrasi. (Cermati.com)


JAKARTA - Pemerintah menggunakan segala cara untuk menajamkan sinergisme pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman kenaikan inflasi.

Kerja sama yang terbukti ampuh menangani krisis pandemi COVID-19 harus bisa diduplikasi agar inflasi nasional dapat dikendalikan di bawah lima persen pada tahun ini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan hadiah berupa dana insentif daerah (DID) rata-rata sebesar Rp10 miliar kepada 10 provinsi terbaik yang bisa menekan inflasinya secara tajam dari bulan Mei 2022 ke bulan Agustus 2022.

"Bapak Presiden selama ini memimpin dan meminta kepada daerah betul-betul mengendalikan harga-harga yang memang bisa dikendalikan, terutama dari komoditas-komoditas pangan yang bisa diantisipasi. Dan yang berhasil akan diberikan hadiah," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita September 2022, Senin (26/9/2022).

Kesepuluh provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat yang diberi penghargaan berupa DID sebesar Rp10,83 miliar; Bangka Belitung Rp10,81 miliar; Papua Barat Rp10,75 miliar; Sulawesi Tenggara Rp10,44 miliar; serta Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta masing-masing Rp10,41 miliar. Kemudian Provinsi Banten senilai Rp10,37 miliar; Jawa Timur dan Bengkulu masing-masing Rp10,33 miliar; serta Sumatera Selatan Rp10,32 miliar.


Selain provinsi, terdapat pula 15 kabupaten yang mendapat hadiah karena telah berkinerja baik dalam menekan angka inflasi, yakni Belitung sebesar Rp10,88 miliar; Tabalong Rp10,68 miliar; Sintang Rp10,66 miliar; Merauke Rp10,53 miliar; Kotawaringin Timur Rp10,53 miliar; serta Banyumas Rp10,47 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Bulukumba sebanyak Rp10,46 miliar; Cilacap, Sumba Timur, dan Sumenep masing-masing Rp10,44 miliar; Kudus Rp10,42 miliar, Manokwari Rp10,41 miliar; Banyuwangi Rp10,4 miliar; Indragiri Hilir Rp10,38 miliar, dan Jember Rp10,36 miliar. 

Sri Mulyani menambahkan, terdapat pula 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi, yaitu Singkawang senilai Rp10,91 miliar; Sorong Rp10,66 miliar; Tual Rp10,62 miliar; Pontianak Rp10,6 miliar; Pangkalpinang Rp10,54 miliar; serta Lhokseumawe Rp10,47 miliar. Lalu, Kota Kendari Rp10,45 miliar; Kota Pematang Siantar Rp10,44 miliar; Parepare dan Probolinggo masing-masing Rp10,42 miliar; Balikpapan, Metro, dan Samarinda masing-masing Rp10,4 miliar; serta Tasikmalaya Rp10,39 miliar.

"Mereka-mereka ini yang diberikan insentif daerah dengan rata-rata hadiahnya adalah sekitar Rp10 miliar kepada daerah yang berprestasi mengendalikan inflasi di daerah masing-masing," ungkapnya.

Hanya Pelengkap

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengingatkan bahwa sifat dari keberadaan DID yang dikucurkan pemerintah hanya sebagai komponen pelengkap dalam mengendalikan inflasi di daerah. 

Menurut pandangannya, program-program penanganan inflasi daerah pada dasarnya memerlukan DID karena terbatasnya anggaran tiap daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, mengandalkan DID dalam menanggulangi inflasi daerah belum cukup kuat karena pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan dana. Hal yang penting adalah anggaran DID dapat cepat terserap di daerah, khususnya yang terkait untuk menjaga lonjakan harga pangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, menilai, keefektifan program DID tergantung pada daerah mana yang mendapatkan dan besaran yang diterima, sebab ada seleksi dalam proses penerimaannya. Dalam praktiknya, penerimaan DID sendiri bergantung pada daerah yang punya kapasitas perencanaan yang bagus.

"Mungkin bisa mengajukan Dana Insentif Daerah dan bisa mendapatkan, kalau daerah-daerah yang tidak bisa membuat perencanaan, kapasitasnya terbatas, ya otomatis juga tidak dapat," ujar Faisal.

Dalam pengajuan DID dibutuhkan capaian kinerja tiap daerah agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Program DID merupakan alokasi dana yang berbasis Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota dengan tujuan memacu pemerintah daerah agar dapat terus melakukan perbaikan kinerja daerah.

Guna mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan DID, Pemda mempunyai kewajiban menyampaikan rencana penggunaan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2022 dan laporan realisasi penyerapan paling lambat bulan Juni tahun 2023 dengan diawali oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Kurang Adil

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Purwanto, sebetulnya setuju pemerintah pusat memberikan hadiah kepada Pemda yang berhasil menekan laju inflasi. Namun, dia menegaskan persoalan besarnya adalah kondisi tiap daerah tidak sama dari sisi SDM dan infrastruktur. Jadi, mereka tidak akan bisa berkompetisi di level yang sama dalam hal menekan inflasi.

Contohnya adalah daerah yang mempunyai masalah konektivitas dan akses, kemudian miskin SDM dan tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

"Mereka tidak akan bisa menekan inflasi di daerahnya. Harusnya insentif diberikan pada daerah yang mengalami kendala ini," ujar Purwanto.

Dia mengakui DID bisa mendorong pemerintah daerah solid dengan pemerintah pusat dalam penanganan inflasi. Namun, hal sebaliknya bisa saja terjadi. Dia menegaskan bahwa penanganan inflasi sangat berbeda dengan penanganan krisis COVID-19 yang jelas mempunyai realokasi anggaran di pusat dan daerah.

"Bisa iya, bisa tidak (membuat pemerintah pusat dan daerah solid tekan inflasi). Mungkin ada yang terpicu dan terpacu, tapi ada juga yang tetep business as usual alias enggak ada upaya khusus dan kalau ternyata salah satu daerah inflasinya rendah maka benar-benar dapat bonus saja," ujarnya.

Berikan Hukuman

Sudut pandang agak beda dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman. Dia katakan, kerja sama antardaerah perlu diaktifkan dan perlu dimotori serta dikoordinasikan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Tujuannya melihat perkembangan data setiap daerah agar bisa saling melengkapi kebutuhan bahan pokok.

"Sinergi pusat dan daerah ini akan bisa jalan kalau kerja sama itu dikedepankan. Terutama antara pemerintah tingkat provinsi dan tingkat daerah atau kabupaten," ujar Armand.

Bagi kepala daerah yang tidak mengikuti arahan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi, maka pemerintah pusat harus turun tangan. Pemerintah pusat harus meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan kepala daerah.

Selama ini KPPOD melihat pemerintah pusat sebatas memberikan imbauan dan berakhir dengan keluhan terhadap daerah tanpa diikuti pengawasan yang efektif. Menurutnya, pengawasan yang efektif adalah dengan menggunakan pendekatan 'reward dan punishment'.

"Untuk daerah-daerah yang tidak siap menghadapi inflasi ini perlu diberikan hukuman-hukuman tertentu. Misalnya pemotongan pemberian anggaran. Demikian juga kepala daerahnya perlu diberikan hukuman," ucapnya.

Peran Penting TPID

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) punya peran penting dalam menahan laju inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) dengan melakukan koordinasi pasokan antardaerah.

Menurut Bhima, TPID harus memiliki neraca pangan per kabupaten yang real time, bahkan kalau perlu sampai ke level desa hingga mendorong kembali lumbung pangan desa.

"Ini akan melengkapi subsidi angkutan pangan, dengan catatan subsidi angkutan perlu melakukan intervensi di titik distribusi yang tepat dengan pengawasan ketat, sehingga harga di tangan konsumen bisa lebih terjangkau. Subsidi angkutan pangan juga bisa efektif bila rantai distribusi pangan bisa lebih pendek," kata Bhima kepada Info Indonesia.

Dana insentif daerah penting sebagai alokasi anggaran di Pemda untuk fokus pada upaya menurunkan harga pangan. Tapi ada beberapa pra-syarat, secara teknis bagaimana dinas di pemda mempersiapkan rencana program, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang fokus untuk mengatasi masalah inflasi. Lalu kesiapan data pangan, pelaku pertanian termasuk distributor pangan yang berintegritas, dan kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai garda terdepan untuk memangkas distribusi pangan.

"Kalau prasyarat tadi dipenuhi maka DID bisa lebih efektif mengurangi tekanan harga pangan," ujarnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 27 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo