POLHUKAM

JOKOWI 3 PERIODE

Pak Jokowi Tidak Serendah Itu!

Dagangan Politik Perusuh Demokrasi

Presiden Jokowi menerima Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022). (BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden Jokowi menerima Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022). (BPMI Setpres/Laily Rachev)


JAKARTA - Diskursus tentang presiden dua periode boleh mencalonkan diri menjadi wakil presiden, yang dipicu keterangan tidak resmi juru bicara Mahkamah Konstitusi, berbuntut judicial review UU Pemilu. Upaya sekelompok orang menjadikan Joko Widodo berkuasa satu periode lagi dengan rela 'turun pangkat’ justru dicela oleh partainya presiden sendiri.

Diketahui dari website Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029.

Sekber Prabowo-Jokowi baru terdengar di telinga publik pada awal tahun ini. Kelompok relawan yang diisi anak-anak muda ini mendorong Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpasangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024. 

Dalam berkas gugatan yang diteken Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029, Ghea Giasty, itu terungkap bahwa Sekber meminta UU Pemilu ditafsirkan menjadi Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden di Pemilu 2024.

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan pertanyaan, apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya.


"Terkait hal ini, membuat pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden,” demikian bunyi petitum dalam berkas gugatan.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Menurut pemohon, pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945. 

Pasal 7 tersebut berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Pemohon lantas menyandingkannya dengan hak atas warga negara yang dijamin di Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 pada UUD 1945. Pasal 28D ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Keraguan tersebut mengakibatkan hak pemohon dalam Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 terciderai," demikian argumentasi Sekber.

Tak hanya itu, para pemohon ini juga membandingkannya dengan Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

"Menimbulkan pertanyaan apakah seorang Presiden dapat mencalonkan diri lagi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 namun dengan jabatan yang berbeda?” demikian Sekber Prabowo-Jokowi.

Sekber juga menyinggung statement dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa presiden dua periode tak dilarang maju cawapres. Pasal 7 UUD 1945 tidak mengandung larangan untuk presiden dua periode maju menjadi wakil presiden karena konstitusi tidak menjelaskan secara eksplisit.

Wacana Presiden Jokowi dicalonkan menjadi wakil presiden lewat Pilpres 2024 bermula dari keterangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Suroso.

Dia menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa menjabat lebih dari dua periode, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Namun, tidak ada aturan bahwa Presiden yang sudah menjabat selama dua periode itu maju kembali sebagai cawapres pada pemilihan umum berikutnya.

Fajar merujuk UUD 1945 pasal 7 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Dengan kata lain, bunyi pasal tersebut tidak melarang bagi Presiden yang sudah menjabat dua periode untuk maju kembali sebagai wakil Presiden pada pemilu selanjutnya.  Dalam perspektifnya, bunyi pasal itu tidak mengandung larangan atau variabel hambatan lain bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya. 

Belakangan, Humas MK secara resmi mengklarifikasi pernyataan Fajar. MK menyatakan pernyataan tersebut sebagai pendapat pribadi juru bicara.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MKRI," demikian keterangan tertulis dari Humas MK, Kamis (15/9/2022).

Humas MK menjelaskan pernyataan tersebut merupakan respons atas diskusi informal dengan wartawan melalui chat aplikasi WhatsApp. 

"Bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu," terang MK.

Tidak Serendah Itu

Diskursus ini sempat ditanggapi langsung oleh partainya Jokowi lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Pacul. Ia mengatakan, Jokowi bisa saja menjadi cawapres pada Pilpres 2024, tetapi hal itu sangat bergantung pada kesepakatan parpol atau gabungan parpol.

Dia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki pandangan sendiri soal celah konstitusi tersebut. 

"Aturan mainnya mengizinkan. Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak, kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

Namun, kemarin (Selasa, 27/9/2022), Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, berbeda dengan Pacul, malah menanggapinya dengan keras. Said menekankan bahwa Presiden Jokowi bukan tipe orang rendahan dan gila kekuasaan.

"Hemat saya, Pak Jokowi tidak serendah itu. Beliau punya martabat, beliau punya legacy, dan beliau itu bukan orang yang gila kekuasaan," ujar Said kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Said menilai, wacana Jokowi maju sebagai cawapres 2024 tidak mungkin terjadi. Dia juga berpendapat Jokowi tidak perlu repot menanggapi isu yang mustahil terjadi.

"Legacy Pak Presiden pada 2024 itu akan selalu dikenang oleh publik. Masak  beliau sudah sedemikian rupa tiba-tiba beliau ditarik untuk jadi Wapres, ya tidak mungkin dan tidak masuk akal," tutur dia.

Jumat 16 September 2022, Presiden Jokowi mempertanyakan sempat ikut menanggapi polemik terkait peluang dirinya menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Namun, jawaban Jokowi yang bersayap justru memunculkan lebih banyak interpretasi.

Menjawab wartawan di Istana Merdeka Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menyiratkan bahwa isu pencalonannya sebagai wapres dibuat oleh pihak lain.

"Kalau (isunya) dari saya, saya terangkan. Kalau bukan dari saya, saya enggak mau terangkan. Itu saja, terima kasih," kata Presiden.

Tidak sekali Jokowi diserang isu yang mencitrakan dirinya ingin tetap berkuasa di puncak pemerintahan. Jauh sebelum ini, ramai gagasan ‘Jokowi Tiga Periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penundaan Pemilu 2024. 

"Pertanyaan terkait tiga periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab, mucul lagi (isu) perpanjangan, juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa?" tegasnya

Dagangan Politik

Peneliti senior dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menyebut wacana Jokowi cawapres hanya dagangan politik. Dia melihat Jokowi sendiri tidak berkenan atas desakan itu.

Dia menegaskan, wacana ini hanya strategi sesaat untuk mendapatkan efek kekuatan Jokowi di udara guna penguatan posisi pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu hanya menggunakan Jokowi sebagai dagangan politik saja.

“Menurut saya ada kekuatan untuk menarik Pak Jokowi masuk ke gelanggang itu (cawapres) dan sejauh ini belum berhasil. Wacana cawapres hanya strategi pihak tertentu untuk menaut atau mendapatkan efek dari prestasi Pak Jokowi,” kata Surokim kepada Info Indonesia.

Surokim berpandangan, strategi menarik dukungan pemilih rasional Jokowi ini juga cukup berisiko. Motifnya hanya untuk perebutan kekuasaan tanpa kekuatan gagasan serta etika jabatan.

Ia yakin Jokowi tidak akan terbawa suasana dan tetap konsisten untuk menolak opsi memperpanjang periode kekuasaan. Ia yakin Jokowi sudah memiliki opsi-opsi lain untuk menyongsong Pilpres 2024.

Namun, tetap ada peluang kekuatan 'super ekstra besar’ bisa memaksa Jokowi masuk dalam skenario. Bila itu terjadi, makna dan warisan kepemimpinan Jokowi akan memudar dalam waktu cepat.

“Menurut saya ide Jokowi cawapres itu hanya untuk akrobat politik saja dan akan sulit diwujudkan,” terangnya.

Namun, dia menganggap judicial review yang diajukan Sekber Prabowo-Jokowi merupakan hak konstitusi yang juga dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Permohonan itu dilakukan demi mencari kepastian hukum.

“Saya pikir ikhtiar itu sah-sah saja, sebagai bagian dari upaya mendapat kepastian tafsir hukum agar ada kepastian dan tidak memantik polemik yang tidak produktif di masyarakat," kata dia.

Perusuh Demokrasi

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak, menyebut ada orang-orang berpikiran kacau di balik wacana Jokowi cawapres. Ia menamainya kelompok perusuh demokrasi. 

“Para pengusul itu mencoba cara-cara picik mengakali demokrasi dengan mengutak-atik konstitusi. Jadi harus kita lawan,” kata Zaki kepada Info Indonesia.

Di sisi lain, dia berharap Jokowi lebih tegas, bukan malah menikmati perdebatan yang terjadi di ruang publik. Jika Jokowi tidak tegas juga, ia mengajak publik untuk bersikap tegas menentang wacana itu. 

Menurutnya, selama ini Jokowi sengaja membiarkan polemik terus berjalan, bahkan terkesan memfasilitasi gagasan perpanjangan kekuasaan. 

"Di sini sikap kenegarawanan Jokowi diuji. Jangan sampai Jokowi berdiri dua kaki, bersikap abu-abu,” jelasnya.

Dia menyebut para penumpang gelap demokrasi yang bermain di balik usulan Jokowi maju cawapres perlu diberikan sanksi moral dan politik.

“Para penguasa maunya sih terus berkuasa, jika perlu sampai mati karena kekuasaan itu nikmat. Tapi jangan lupa, manusia punya adab dan etika. Kita semua sudah berkomitmen pada aturan main demokrasi. Ambisi politik harus dibatasi. Jika tidak, akan menjadi absolut dan menindas,” ucapnya.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, berpendapat, menempatkan Jokowi sebagai wakil presiden akan menimbulkan persoalan konstitusi. Dia menjelaskan, UUD 1945 secara tersirat melarang presiden yang sudah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai wapres.

Dia menjelaskan, UUD memang tak mengatur secara gamblang bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wapres.

“Pasal 7 UUD hanya menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata Feri, dikutip dari Kompas.com

Konstitusi mengamanatkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8.

Berangkat dari Pasal 7 dan Pasal 8 itu, maka, presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tidak boleh menjadi wakil presiden.

"Di titik ini tentu jadi masalah serius karena begitu presiden mangkat, lalu presidennya yang telah dua periode secara konstitusional dia akan otomatis melanggar pembatasan masa jabatan," kata Ferry.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 28 September 2022.


Video Terkait:
Ubedilah Badrun Dilaporkan Relawan Jokowi Mania ke Polisi
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo