POLHUKAM

Formulasi Prabowo-Jokowi Bisa Lanjutkan Keberlangsungan Pembangunan

Pengamat politik Igor Dirgantara. (Net)
Pengamat politik Igor Dirgantara. (Net)


JAKARTA - Judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi ke Mahkamah Konstitusi sangat beralasan untuk mencari kepastian hukum.

Demikian disampaikan pengamat politik Igor Dirgantara saat dihubungi Info Indonesia, Rabu (28/9/2022).

"Apakah presiden yang menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden," katanya.

Gugatan yang dilakukan lebih bermoral ketimbang melakukan amendemen terhadap UUD 1945 maupun memperpanjang masa jabatan presiden atau tiga periode. 

Menurut Igor, jika maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 lebih baik ketimbang menjadi presiden tiga periode.


"Formulasi Prabowo-Jokowi dinilai bisa melanjutkan keberlangsungan pembangunan dan juga menciptakan stabilitas politik, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen," bebernya.

Dijelaskan Igor, ketentuan soal pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Selain itu, pada Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu menyebut salah satu syarat capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Jika sudah ada keputusan yang mengikat dari MK, maka nantinya itu hanya tergantung dari Presiden sendiri terkait mau atau tidaknya," kata Igor yang juga Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN).

Sebelumnya, Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan gugatan UU Nomor 7/2017 (UU Pemilu) ke MK pada Senin (19/9/2022) dan terdaftar dengan Nomor 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022.

Dalam permohonannya, Sekber Prabowo-Jokowi menggugat Pasal 169 huruf (n) yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, yang berbunyi "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Menurut mereka, Pasal 169 huruf  (n) UU Pemilu memberikan keraguan terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Sekber Prabowo-Jokowi menjelaskan, Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu yang menggunakan kata sambung 'atau' sepanjang frasa Presiden atau Wakil Presiden, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil presiden yang sama baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda.

"Dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya?" tulis argumen Sekber Prabowo-Jokowi yang dilansir website MK, Senin (26/9/2022).

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo