POLHUKAM

Gugatan UU Pemilu Hanya Dinamika Politik, Pengamat: Akan Mentah

Prabowo dan Jokowi (Net)
Prabowo dan Jokowi (Net)


JAKARTA - Upaya Sekretariat Bersama (Sekber) Jokowi-Prabowo mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan menimbulkan dinamika dan stigma negatif. Sebab, Sekber seperti memaksakan kekuasaan dengan dalih Undang-Undang bahwa Jokowi bisa jadi calon wakil presiden.

"Tetapi memang dalam ranah demokrasi memang kan dinamika saja sebenarnya. Tapi saya kira bahwa ini akan mentah, karena saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak bersedia, karena memang dari awal kan taat pada konstitusi," terang Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada Info Indonesia, Kamis (29/9/2022).

Jadi, kata Adib, Sekber hanya sekedar menunjukkan langkah-langkah politik yang ingin melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Meskin yang digugat adalah presiden yang sudah menjabat dua periode bisa menjadi calon wakil presiden di pilpres mendatang.  

"Walaupun memang porsinya buka presiden lagi. Saya kira memang ingin melihat langkah-langkah politis seperti itu," jelasnya.

Namun, lanjut Adib, dalam berpolitik yang harus dikedepan adalah etika dan moral. Jadi, gugatan yang dilakukan Sekber terhadap Undang-Undang pemilu itu tidak menunjukkan bahwa mereka melupakan etika dan moral itu.


"Moral dalam politik juga penting saya kira, jangan sampai sesuatu yang bisa 'diolah' digugat dalam sebuah tulisan begitu menjadi celah masuknya kepentingan politik," imbuhnya.

Adib menyampaikan, jangan sampai isu presiden dua periode bisa jadi calon wakil presiden dan beberapa kelompok juga kerap mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu itu ke MK memecah belah masyarakat.

"Hadirkan politik itu sebagai sebuah kegembiraan, politik gagasan, politik ide, politik inovasi saya kira itu jauh lebih penting ketimbang kita selalu gugat menggugat soal aturan saya kira itu hanya sekedar untuk penyampaian aspirasi politik hanya sekelompok kecil saja," tandasnya.

Editor: Amelia