POLHUKAM

Command Center Cegah Pelanggaran Penangkapan Ikan

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), bersama sejumlah menteri dalam peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta, Rabu (28/9/2022). (Humas KKP)
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), bersama sejumlah menteri dalam peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta, Rabu (28/9/2022). (Humas KKP)


JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Command Center dalam rangka peringatan Hari Maritim Nasional yang ke-58 tahun ini. Command Center yang diresmikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, itu diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan secara real-time.

Command Center KKP menggunakan perangkat Integrated Maritime Intelligent Platform dan berbasis pengawasan satelit. Tujuannya untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan dan data-data spasial tematik.

Luhut menjelaskan, Indonesia diberkahi dengan memiliki laut seluas 6,4 juta km persegi dan berada pada posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Namun, kekayaan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik.

"Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan kita kelola dengan baik dapat menyumbang lebih dari 6-7 persen dari PDB, 4 juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan, dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan," kata Luhut dalam acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform di Kantor KKP Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Oleh karena itu, penangkapan ikan berlebihan, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing, serta pencemaran laut, perlu menjadi perhatian bersama. Hal-hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut, tapi juga mengancam ketahanan pangan, ekonomi negara, dan pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.


Secara ekonomi, aktivitas ilegal tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global dan minat investasi kelautan perikanan. Selain itu, akan berpengaruh pula bagi pencapaian ekonomi biru dan target pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Luhut juga menyambut rencana KKP terkait kebijakan penangkapan ikan terukur. Ia berharap regulasi tersebut dan turunannya secara simultan dapat meningkatkan produktivitas perikanan nasional, melindungi investasi nasional, kesejahteraan nelayan, dan mempercepat target Indonesia menjadi pemain perikanan global, dan harus masuk dalam lima besar negara ekspor dunia.

Tidak lupa, Luhut juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perikanan terukur dan kualitas Marine Protected Areas Indonesia. Salah satunya dengan dukungan pembiayaan inovatif, seperti Blue Halo S.

"Saya mengajak kita semua untuk terus semangat bekerja dan berjuang untuk laut Indonesia, mengoptimalkan kemampuan, membangun kerja sama dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, karena hanya kerja bersama semua akan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," kata Luhut.

Terkait Integrated Maritime Intelligent Platform, Luhut mengatakan itu merupakan infrastruktur teknologi untuk menyukseskan program Ekonomi Biru guna menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi," ujar Luhut.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, kedaulatan negara, hingga meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Sementara, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP. Juga menjadi pusat komando untuk merespons kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

"Saat ini, KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam lima program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut, demi kelangsungan hidup generasi berikutnya," kata Trenggono.

Trenggono mengatakan salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

"Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan," kata Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System). 

Fitur Dashboard menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Fitur Alert berfungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

"Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi, pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional," kata Trenggono.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 29 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo