POLHUKAM

PEMILU 2024

Bawaslu Tidak Tindaklanjuti Laporan Dugaan Kampanye Terselubung Anies Baswedan

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (tengah), dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/9/2022) (Info Indonesia/Akbar Budi P)
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (tengah), dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/9/2022) (Info Indonesia/Akbar Budi P)


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu RI tidak menindaklanjuti laporan dugaan kampanye terselubung oleh Anies Baswedan dan relawannya dengan menyebarkan tabloid KBA Newspaper di tempat ibadah.

"Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Anggota Bawaslu, Puadi, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD), Miartiko Gea, telah memenuhi syarat formil. Akan tetapi, tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut karena belum ada peserta pemilu. Hal itu sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.

"Laporan pelapor belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam pemilu tahun 2024," katanya.

Sebelumnya, Kornas PD melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke Bawaslu RI. Laporan itu buntut dari penyebaran tabloid ke rumah ibadah di Kota Malang, Jawa Timur.


Miartiko menilai, penyebaran tabloid diduga masuk ke dalam pelanggaran pemilu. Dia berharap, laporan tersebut bisa langsung diproses oleh Bawaslu.

"Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu," ujarnya.

Pelaporan itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan terjadinya polarisasi atau hidupnya kembali politik identitas menjelang Pemilu 2024.

"Karena ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa terjadi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat," kata Miartiko.

Dia menjelaskan, polarisasi dan politik identitas bisa mengancam disintegrasi antara masyarakat maupun bangsa. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam berpolitik seharusnya para elite maupun relawan mengedepankan persatuan, etika dan moral.

"Jangan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan perpecahan bangsa," tandas Miartiko. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo