DAERAH

Kerja Keras Berbuah Insentif

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat menyalurkan bansos kepada warga Kabupaten Sambas. (Antara/Istimewa)
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat menyalurkan bansos kepada warga Kabupaten Sambas. (Antara/Istimewa)


PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan daerahnya mendapatkan insentif penanganan inflasi paling besar di Indonesia dengan nilai Rp10,88 miliar. Dana itu akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar.

"Alhamdulillah, kerja keras kita untuk tangani inflasi ini Insya Allah bagus. Seluruh Indonesia yang dapat insentif penanganan inflasi paling besar itu Kalimantan Barat sebesar Rp10,88 Miliar dan dana ini akan saya gunakan sebagian untuk bansos dan untuk operasi pasar," jelasnya di Pontianak, Kamis (29/9/2022).

Sutarmidji mengatakan, untuk penanganan inflasi di Kalbar, sejauh ini pihaknya terus menyalurkan bansos hingga wilayah-wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Dalam kesempatan pembagian bansos, saya minta masyarakat Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia harus bersatu padu membangun kampung halaman kita ini, jangan sampai ketinggalan kereta. Kita harus mampu menunjukkan bahwa masyarakat Temajuk itu bisa, jangan bercerai berai apalagi saling berselisih," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Moh. Wahyu Yulianto, mengatakan, penyelenggaraan pasar murah dan bansos yang dihadirkan pemerintah provinsi menjadi langkah efektif yang mampu menekan inflasi daerah.


"Kami mengapresiasi berbagai upaya daerah menjaga kestabilan harga barang. Apa yang dilakukan merupakan antisipasi bagaimana pemerintah daerah juga ikut mengawal pergerakan harga. Pertama, tentu menjaga kestabilan dan kemudian apabila ada yang memang harus naik tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi sangat bagus," jelasnya.

Menurut Wahyu, program pemerintah yang dilakukan Gubernur Kalbar dengan mengintervensi melalui operasi pasar terbukti mampu mengamankan harga sejumlah komoditas pangan utama, terutama komoditas-komoditas yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai hanya untuk menjadi bantalan dan jaring sosial, agar penerima bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kalau bansos itu ya bukan serta merta untuk menurunkan kemiskinan, akan tetapi masyarakat kelas bawah itu punya tambahan biaya untuk membeli barang komoditas yang kemungkinan naik, sehingga konsumsi mereka tetap terjaga. Misalkan satu komoditas yang biasanya harganya Rp1000 menjadi Rp1.500," katanya.

Wahyu mengatakan, dengan ada tambahan bansos, daya beli masyarakat tetap terjaga. Sehingga bisa mengonsumsi kebutuhan yang biasanya dikonsumsi keluarganya.
Terkait penyesuaian harga BBM, dia mengaku tentu berdampak terhadap kenaikan harga komoditas pangan atau inflasi.

"Pengalaman dari kenaikan BBM sebelumnya memang berpengaruh pada inflasi di bulan setelah ada kenaikan BBM. Untuk komoditas ini bisa menyumbang kurang lebih satu persen karena memang komponen untuk bensin dan Solar cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan data BPS Kalbar Agustus 2022, dari gabungan tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalbar mengalami deflasi sebesar 0,07 persen dengan IHK 111,92. Tingkat inflasi tahun kalender pada Agustus 2022 sebesar 3,67 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 4,43 persen.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 30 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo