EKONOMI

Tahun Ini Sulit, Tahun Depan Gelap

Jokowi Minta Pusat-Daerah Kompak Seperti Saat Mengatasi Pandemi

Presiden Jokowi berjalan bersama sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sebelum memberi pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tingg
Presiden Jokowi berjalan bersama sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sebelum memberi pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tingg


JAKARTA - Presiden Jokowi kembali memberi peringatan tegas tentang tanggung jawab penanganan inflasi. Bila di banyak negara penanganan inflasi adalah urusan bank sentral, di Indonesia hal itu harus jadi tanggung jawab bersama. Semua pihak harus kompak dan bersatu mengatasinya seperti saat bangsa ini menghadapi krisis akibat pandemi.

Jokowi mengingatkan kondisi dunia yang penuh ketidakpastian dalam agenda pengarahan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022). Wakil Presiden Maruf Amin ikut hadir secara fisik dalam kegiatan ini.

Dia meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri walau Indonesia mendapatkan sertifikat swasembada beras dan ketahanan pangan dari lembaga internasional.

"Jangan senang dulu, karena sekali lagi dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi, kita baru saja menyesuaikan harga BBM. Coba bandingkan dengan negara-negara lain, harga sampai Rp32.000, Rp30.000, Rp24.000. Gas bisa naik sampai 500 persen. Kondisi-kondisi seperti ini yang harus kita tahu, krisis finansial," ucap Jokowi.

Dia mengatakan berbagai krisis itu berdampak ke Indonesia. Dia meminta semua pihak berhati-hati atas ketidakpastian dunia. Jokowi mengatakan, setiap hari selalu ada berita tentang resesi.


"Kalau kita baca media sosial, media cetak, semuanya, media online. Semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan, sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, enggak bisa dikalkulasi," tuturnya.

Terkait itu, Jokowi meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, tidak hanya bekerja di kantor dan menandatangani berkas tetapi harus bekerja detail agar dapat mengendalikan inflasi.

"Sebetulnya hal yang tidak sulit, hanya mau kerja detail atau enggak? Atau di kantor hanya tanda tangan?" kata dia.

Diungkapkan Jokowi, momok pertama semua negara saat ini adalah inflasi. Terdapat lima negara yang inflasinya lebih dari 80 persen.

"Oleh sebab itu kita harus kompak. Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita harus bersama-sama," kata dia.

Presiden Jokowi membanggakan praktik yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan.

"Jadi, saya senang antara Bank Indonesia untuk kebijakan moneter dan Kementerian Keuangan untuk fiskalnya berjalan beringan dan rukun tanpa kita mengintervensi kewenangan BI. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bukan rem uang beredar, melainkan menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, itu menjadi tanggung jawab kita semua," jelas Jokowi.

Karena itu ia memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan intervensi terhadap ongkos transportasi dari lokasi produksi ke pasar.

"Misalnya, urusan harga telur naik, produksinya di mana sih telur? Di Bogor? Di Blitar? Di Purwodadi? Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, ambil saja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor tetapi ongkos angkutnya ditutup APBD provinsi atau kabupaten atau kota," ungkapnya.

Presiden menyebut ongkos angkut menggunakan truk dari Bogor ke Palembang sekitar Rp10 juta sampai Rp12 juta.

"Dan tidak tiap hari harus mengangkut telur, mungkin seminggu dua kali diangkut cukup, masa tiap hari urusan telur saja? Enggak 'kan? Misalnya, bawang merah tempat produksinya di Brebes, di Lampung kok harga bawang merah tinggi? Ya, sudah ongkos angkut Brebes-Lampung ditutup APBD provinsi atau kabupaten atau kota," ucap Presiden. Ongkos untuk mengangkut bawang merah tersebut, kata dia, sekitar Rp8 juta sampai Rp8,5 juta.

"Ini uang kecil tetapi memang harus bekerja detail, tidak bisa lagi dalam situasi seperti ini bekerja makro saja, bekerja mikro juga tidak cukup, tambah kerja detail masalah ketemu, 'problem' gampang disolusikan," ujarnya.

"Saya meyakini kalau semua bekerja, pasokan, suplai digarap, transportasi ditutup dari APBD, dari (pos) dana tidak terduga, dana transfer umum, enggak sulit menurunkan inflasi, begitu juga BI akan bergerak," imbuh Jokowi.

Jaga Daya Beli

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, sepakat dengan imbauan Presiden Jokowi bahwa tanggung jawab mengatasi ketidakpastian global dan potensi resesi ekonomi bukan hanya di pemerintah pusat, melainkan ada juga peran pemerintah daerah.

Menurut dia, yang paling penting dilakukan kepala daerah untuk menghadapi potensi resesi yaitu menjaga daya beli masyarakat di daerahnya masing-masing. Terkait hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala daerah adalah mengatur dan memastikan keakuratan data masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos).

"Dengan begitu pemerintah daerah sudah memiliki bekal, terutama dalam menghadapi potensi resesi karena kelompok masyarakat rentan terjaga daya belinya," kata Armand kepada Info Indonesia, Kamis malam.

Kedua, lanjut Armand, pemerintah daerah wajib menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Lalu, pemerintah daerah harus membuka lapangan kerja di daerahnya masing-masing.

"Itu menurut saya yang harus dilakukan, diantisipasi atau dijaga pemerintah daerah untuk menghadapi potensi resesi di tahun depan," ujarnya.

Terkait dengan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memitigasi inflasi, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Peraturan tersebut mengatur soal subsidi transportasi, khususnya untuk transportasi yang mengangkut barang kebutuhan pokok, kemudian upaya penciptaan lapangan kerja dan bansos. Dengan adanya regulasi yang mengatur dampak inflasi di daerah, pemerintah pusat juga harus melakukan pengawasan kepada kepala daerah tentang penerapannya di wilayah masing-masing.

Pemerintah pusat tidak bisa hanya memberikan insentif kepada pemerintah yang berhasil menekan inflasi seperti dilakukan baru-baru ini, tapi juga memberikan sanksi kepada daerah yang buruk dalam penanganan inflasi. Dia berharap kerja sama antar-daerah berjalan baik. Terutama untuk daerah-daerah yang saling bergantung kebutuhan pokok.

"Di sini kita harapkan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kerja sama antar-daerah tersebut," jelasnya.

Perlu Keteladanan

Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, menilai ketidakpastian ekonomi global sudah tampak nyata dan dampaknya mulai dirasakan perekonomian nasional. Dampak itu diperparah dengan kenaikan inflasi terkini sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pesan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah untuk bertindak proaktif sangat tepat. Artinya, ada poin strategis kebijakan lokal untuk mengintervensi kondisi berbagai sektor, bukan hanya masalah ongkos transportasi.

Kendati demikian, arahan tegas Presiden Jokowi tersebut mengandung risiko bagi kepala daerah karena biaya tidak terduga yang dimaksud perlu kejelasan. Konteks ini tidak bisa berupa arahan lisan, tapi harus didukung oleh payung hukum yang jelas. Tujuannya agar penggunaan anggaran tidak terduga dapat terukur dan tepat sasaran serta akuntabel.

"Apakah dananya sudah ada atau belum, harus menjadi perhatian para menteri terkait dengan eksekutif dan legislatif tentang pengendalian APBD,” kata Agus kepada Info Indonesia, kemarin. 

Kepala daerah sendiri harus memiliki cara berpikir tepat untuk mengantisipasi situasi atau ancaman krisis ekonomi. Agus mengatakan prioritas yang pertama-tama harus ditangani adalah sektor pangan, kemudian mengantisipasi industri yang berjalan di daerahnya. Dengan demikian, meminimalisir pengurangan karyawan atau malah bisa menambah serapan tenaga kerja baru.

Cara strategis tersebut mengarah pada dukungan kebijakan lokal yang lebih tepat menurut situasi ekonomi di daerah masing-masing. Hal ini bukan saja urusan subsidi transportasi barang dari produsen kepada konsumen.

"Itu namanya hanya membagi uang yang tidak perlu terobosan cara berpikir strategis," kata pencetus ekonomi murakabi ini.

Tindakan tepat harus mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Misalnya di sektor pertanian, subsidi tepat pada sisi pupuk, bibit dan peralatan kerja. Demikian juga di bidang peternakan dan perikanan, tentang benih hingga pakan yang harus disubsidi untuk menurunkan biaya produksi. Dari konsep itu, masalah ongkos angkut akan otomatis tidak menjadi beban berat ketika pelaku usahanya produktif dan efisien.

Bagi industri besar, banyak hal yang dapat dijadikan inisiatif subsidi produktif. Misalnya, insentif atau kemudahan-kemudahan operasional untuk tujuan produktivitasnya. Jika perlu, kebijakan keuangan subsidi bunga yang diberikan melalui bank daerah.

"Jadi, kita yakin Indonesia aman dari ancaman krisis ketika dari pusat hingga daerah memiliki kehendak politik yang terintegrasi dan terkoordinasikan. Selain itu, perlu keteladanan sikap para pejabat negara yaitu penghematan anggaran untuk kepentingan konsumtif dialihkan kepada kepentingan rakyat," ujar Agus.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 30 September 2022.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo