POLHUKAM

Minat Jadi Panwascam Melonjak 100 Persen

Ketua Bawaslu Jaktim, Sakhroji. (Istimewa)
Ketua Bawaslu Jaktim, Sakhroji. (Istimewa)


JAKARTA - Masyarakat yang mendaftar sebagai panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 296 orang.

Jumlah ini meningkat 100 persen bila dibandingkan saat Pemilu 2019 yang tidak mencapai 150 orang.

"Jumlah ini meningkat ya, kalau tahun 2019 itu (pendaftarnya) di bawah 150 orang. Animo masyarakat sekarang totalnya 296 orang, terdiri dari 191 laki-laki, dan 105 perempuan," kata Ketua Bawaslu Jakarta Timur, Sakhroji, kepada Info Indonesia, Kamis (29/9/2022).

Dia menyebutkan syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sudah terpenuhi dari total jumlah pendaftar Panwascam. Saat ini pihaknya masih mengecek data seluruh pendaftar.

"Secara jumlah sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan, dan data-data yang mendaftar sedang kami seleksi karena banyak yang mendaftar melalui e-mail," ujarnya.


Untuk wilayah Jakarta Timur yang memiliki 10 kecamatan, jumlah anggota Panwascam yang dibutuhkan 60 orang sesuai kebutuhan enam orang di setiap kecamatannya.

Sakhroji mengungkapkan, para pendaftar Panwascam Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki latar belakang yang sangat beragam. Rata-rata mereka bergelar sarjana atau lulusan pendidikan tinggi.

"Kalau saya lihat, banyak S1 yang mendaftar karena warga DKI Jakarta tingkat pendidikannya sudah bagus dibandingkan daerah lain," terangnya.

Sakhroji mengatakan, para pendaftar akan diseleksi secara ketat dengan diwajibkan mengikuti beberapa tes, terutama tes tertulis. Seleksi itu untuk mencari Panwascam yang terbaik.

"Nanti kita tentukan atau seleksi tertulis pada 15 atau 16 Oktober. Kita akan cari Panwascam yang terbaik, pendidikan baik, dan memiliki pengalaman pemilu yang baik pula," jelasnya.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab Panwascam tidak ringan. Mereka bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 di wilayah kecamatan.

"Mereka harus turun ke lapangan. Tanggung jawab mereka cukup berat untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil," katanya.

Sakhroji berharap seleksi yang dilakukan bisa melahirkan Panwascam berintegritas dan profesional. Terkait itu, Bawaslu Jakarta Timur tentu melakukan pengecekan ulang data seluruh pendaftar untuk memastikan mereka tidak terafiliasi partai politik.

"Kita cross check data mereka, apakah pernah gabung partai politik atau tidak, atau pernah menjadi tim kampanye. Ini dilakukan untuk memastikan Panwascam yang lolos tes itu berintegritas," jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Bawaslu RI mengusulkan penurunan syarat usia dan tingkat pendidikan panitia pengawas (panwas) ad hoc untuk Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan usul revisi peraturan tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi dalam audiensi perdana Bawaslu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Kami juga mengusulkan misalnya panwas ad hoc (syarat) usianya diturunkan menjadi 17 atau 18 tahun. Juga kami mohon (syarat) pendidikannya diturunkan menjadi SMP (sekolah menengah pertama), bukan SMA (sekolah menengah atas)," kata Bagja kepada wartawan usai pertemuan dengan presiden.

Bagja meyakini penurunan syarat itu akan memudahkan Bawaslu dalam merekrut panitia pengawas ad hoc hingga ke tingkat kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Terkait penurunan level pendidikan, Bagja meyakini lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah cukup memiliki kemampuan mendasar untuk melakukan tugas-tugas pengawas ad hoc.

"(Lulusan) SMP kan pasti sudah bisa membaca, menulis, menambah, mengkali. Itu cukup jadi kemampuan dasar untuk teman-teman pengawas ad hoc, khususnya di TPS," katanya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 30 September 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo