POLHUKAM

Gugatan Ditolak, Partai Buruh: MK Kuburan Bagi Kelas Pekerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Net)
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Net)


JAKARTA - Kelompok pemodal atau pengusaha kini banyak yang tergabung dalam partai politik. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kalangan pengusaha yang masuk ke Senayan sebagai wakil rakyat. Begitu kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya (1/10/2022).

"Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan pengusaha. Ada pengusaha yang secara langsung menjadi anggota parlemen, ada juga anggota parlemen yang dibiayai oleh pengusaha," kata Said Iqbal.

Tidak hanya itu, para pemodal yang menjadi wakil rakyat berjuang untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu, para pengusaha juga kerap memberikan modal kepada salah satu kandidat tertentu yang dipercaya bisa mewakili kepentingannya di parlemen.

"Ada pengusaha yang secara langsung menjadi anggota parlemen, ada juga anggota parlemen yang dibiayai oleh pengusaha," jelasnya.

Dikatakan Said Iqbal, di Indonesia tidak ada partai yang berbasis kelas pekerja. Tetapi sayangnya, Mahkamah Konstitusi tidak memperhatikan itu. Mahkamah Konstitusi justru menjadi kuburan bagi harapan kelas pekerja untuk memiliki alat politiknya sendiri.


“Buruh dan petani tidak merasa diwakili oleh partai politik yang saat ini ada. Begitu juga dengan nelayan, guru honorer, ibu-ibu jamu gendong, tukang ojek, pekerja informal, perempuan, pekerja rumah tangga, hingga buruh migran. Oleh karena itu, dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia kelompok yang berbasis kelas pekerja,” bebernya.

Di berbagai negara, ungkap Said Iqbal, sudah ada partai kelas pekerja. Hal itu ditunjukkan dengan berdirinya Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, dan Partai Sosialis Pekerja.

Disampaikan Said Iqbal, bagi kelas pekerja, benteng terakhir untuk mencari keadilan adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak berlaku adil antara partai baru dengan partai politik yang sudah ekstalis.

"Tetapi Mahkamah Konstitusi justru menjadi kuburan bagi lahirnya partai kelas pekerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Buruh menggugat persyaratan bagi peserta pemilu untuk ikut pemilu. Di mana dalam ketentuannya, partai politik yang saat ini ada di Senayan hanya mengikuti verifikasi administrasi.

Sedangkan bagi partai baru selain verifikasi administrasi, juga harus verifikasi faktual. Di sini ada ketidakadilan. Tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Buruh, tanpa terlebih dahulu dilakukan sidang untuk memeriksa perkara yang diajukan.

"Terhadap putusan MK, kami menolak putusan tersebut. Tagline kami adalah reformasi MK,” kata Said Iqbal.

Padahal, kata dia, aturan main itu telah dimuat dalam undang-undang. Sembilan partai politik yang ada DPR itu merupakan calon peserta pemilu di 2024.

"Patut diduga mereka akan melindungi kepentingan oligarki dengan membuat undang-undang yang menyulitkan bagi partai baru untuk ikut pemilu,” ujarnya.

Dalam sidang kemarin yang digelar pada Kamis (29/9/2022), MK memutus 15 perkara dan dua perkara yang sangat penting. Satu diajukan oleh partai politik di Senayan terhadap presidential threshold dan Partai Buruh yang meminta agar partai baru diperlakukan sama dengan partai lain.

"Ini tentang negara, tentang memilih presiden, tentang politik yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Bahwa semua-sama di hadapan hukum," tandasnya.

Editor: Amelia