DAERAH

DPR RI Beri Apresiasi Penurunan Kemiskinan di Muba

Dorong Peningkatan Alokasi Dana Desa

Anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir memukul gong tanda pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Muba di Opproom Pemkab Muba, Sekayu, Selasa (4/10/2022). (Istimewa)
Anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir memukul gong tanda pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Muba di Opproom Pemkab Muba, Sekayu, Selasa (4/10/2022). (Istimewa)


SEKAYU - Percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga pedesaan di Kabupaten Musi Banyuasin terus dikebut Penjabat Bupati Apriyadi. 

Hal ini juga menyasar pada semua sektor, terutama dari kawasan pelosok desa yang menjadi konsentrasi utama Pemkab Muba. 

"Di kementerian pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, saya terus mendorong agar alokasi Dana Desa di Muba ini ditingkatkan karena percepatan pembangunan  infrastruktur dan tingkat kesejahteraan di pedesaan di Muba menunjukkan tren positif," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, Sekayu, Selasa (4/10/2022).

Adik kandung Hatta Radjasa ini mengapresiasi Kabupaten Muba di bawah komando Penjabat Bupati Apriyadi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. 

"Di saat beberapa daerah lain justru tingkat kemiskinannya meningkat, justru di Muba menurun. Ini sangat luar biasa," ungkap Hafisz.


Sementara itu, Penjabat Bupati Muba, Apriyadi, menyebutkan, Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan Dana Desa dari APBD namun juga telah mengalokasikan Dana Desa melalui APBD.

"Bahkan jumlah Dana Desa dari APBD Muba lebih besar dari alokasi Dana Desa APBN. Ini bentuk keseriusan Pemkab Muba untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa Kabupaten Muba," tuturnya. 

Mantan Kepala Bappeda Muba ini mengungkapkan, sebanyak 40 persen Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

"Yang mana juga selain itu dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan COVID-19," ujar Apriyadi. 

Selain itu, dalam kaitan transparansi, Apriyadi mengaku Dana Desa di Muba sudah menetapkan sistem keuangan desa (siskeudes) yang transparan dan akuntabel. 

"Kita ingin agar pengelolaan Dana Desa benar-benar transparan dan akuntabel," katanya. 

Lanjut Apriyadi, dalam kesempatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Muba kiranya dapat diikuti dengan baik oleh para perangkat desa. 

"Tujuannya agar pengelolaan Dana Desa on the track dan tidak menemukan kendala dalam implementasi," tandasnya. 

Dalam kesempatan tersebut turut hadir sebagai narasumber Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana; Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro; dan Wakil Ketua DPRD Muba, Endi Susanto

.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo